Portal Berita Ekonomi Kamis, 28 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,57% di awal sesi I.
  • 08:41 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,05% terhadap Poundsterling pada level 1,2267 USD/GBP.
  • 08:40 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,15% terhadap Euro pada level 1,1022 USD/EUR.
  • 08:39 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,05% terhadap Yuan pada level 7,16 CNY/USD.
  • 08:38 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,10% terhadap Yen pada level 107,83 JPY/USD.
  • 08:37 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.712 USD/troy ounce.
  • 08:36 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 34,14 USD/barel.
  • 08:35 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 31,91 USD/barel.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Alasan Airlangga: Untuk Jaga Operasional

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Alasan Airlangga: Untuk Jaga Operasional
WE Online, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres 64 Tahun 2020 kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk kelas I dan kelas II terlebih dahulu. Sementara itu, iuran kelas III baru akan naik pada tahun 2021 mendatang.

Padahal, rencana kenaikan iuran sebenarnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itulah yang menjadi cikal bakal kenaikan iuran BPJS Kesehatan per Januari 2020. Namun, melalui perpres terbaru ini, pemerintah akhirnya menaikkan lagi iuran BPSJ Kesehatan.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Lagi, DPR: Tak Punya Empati!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beralasan kenaikan iuran dilakukan demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan. "Ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. BPJS itu ada dua. Ada kelompok yang disubsidi dan ada (kelompok) yang bayar iuran atau dipotong untuk iuran," ujar Airlangga selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (13/5/2020).

Airlangga menambahkan, kendati memutuskan untuk menaikkan iuran, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada peserta. Mengacu pada pasal 29 Perpres 64 tahun 2020, pemerintah memang menanggung iuran bagi peserta PBI (penerima bantuan iuran). Pasal 34 beleid yang sama juga menyebutkan bahwa pemerintah menanggung iuran kelas III untuk tahun 2020 sebesar Rp16.500 per orang per bulan, dari angka aslinya Rp25.500 per orang per bulan.

Sementara itu, untuk tahun 2021, iuran kelas III mengalami kenaikan menjadi Rp35 ribu per orang per bulan. Dari angka tersebut, Rp7.000 ditanggung pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah daerah juga dimungkinkan menanggung sebagian atau keseluruhan iuran kelas III.

"Ada iuran yang disubsidi pemerintah. Ini tetap disubsidi, sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan operasi BPJS," ujar Airlangga.

Dikutip dari dokumen perpres yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, pasal 34 beleid tersebut menyebutkan perincian iuran yang akan berlaku. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa besaran iuran untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan, dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Iuran kelas II sebesar Rp100 ribu per orang per bulan, dibayar oleh peserta PBPU dan peserta PB atau pihak lain atas nama peserta.

Sementara itu, iuran kelas III baru naik pada 2021 mendatang. Untuk tahun 2020, iuran kelas III ditetapkan Rp25.500 per orang per bulan, dibayar peserta PBPU dan PB atau pihak lain atas nama peserta. Baru pada 2021 tarifnya naik menjadi Rp35 ribu per orang per bulan.

Beleid ini juga mengatur besaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2020. Perincian tarifnya, kelas I Rp160 ribu per orang per bulan, kelas II Rp110 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp42 ribu per orang per bulan. Sementara itu, iuran untuk April, Mei, dan Juni 2020 perinciannya adalah kelas I Rp80 ribu per orang per bulan, kelas II Rp51 ribu per orang per bulan, dan kelas III Rp25.500 per orang per bulan.

Pasal 34 ayat 9 perpres tersebut menyatakan bahwa dalam hal iuran yang telah dibayarkan oleh peserta PBPU dan peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Perlu diketahui, tarif iuran periode April-Juni 2020 sebenarnya menuruti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut merancang kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti yang terjadi pada tarif periode Januari-Maret 2020.

Dengan adanya putusan MA, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirancang pemerintah pun batal. Kendati begitu, melalui Perpres 64 Tahun 2020 yang teranyar ini, pemerintah merancang kembali kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Airlangga Hartarto, Joko Widodo (Jokowi), Mahkamah Agung

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,949.10 3,908.77
British Pound GBP 1.00 18,277.97 18,088.76
China Yuan CNY 1.00 2,073.12 2,052.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,834.81 14,687.20
Dolar Australia AUD 1.00 9,848.83 9,749.36
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,913.58 1,894.41
Dolar Singapura SGD 1.00 10,458.10 10,350.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,263.40 16,097.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.95 3,366.31
Yen Jepang JPY 100.00 13,807.53 13,666.33
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4641.555 14.756 692
2 Agriculture 963.201 0.898 22
3 Mining 1246.724 -8.375 49
4 Basic Industry and Chemicals 710.347 10.261 78
5 Miscellanous Industry 804.178 2.663 52
6 Consumer Goods 1823.628 -10.136 58
7 Cons., Property & Real Estate 319.961 0.618 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 872.329 -7.636 78
9 Finance 913.212 8.117 93
10 Trade & Service 598.977 5.924 172
No Code Prev Close Change %
1 BOLA 147 187 40 27.21
2 ARII 605 735 130 21.49
3 DPUM 84 99 15 17.86
4 MCAS 645 760 115 17.83
5 MLPT 462 535 73 15.80
6 DART 260 298 38 14.62
7 TMPO 119 136 17 14.29
8 MARK 442 505 63 14.25
9 IKAN 356 406 50 14.04
10 SCMA 825 940 115 13.94
No Code Prev Close Change %
1 INCI 400 372 -28 -7.00
2 SDPC 100 93 -7 -7.00
3 HRME 186 173 -13 -6.99
4 ICBP 8,950 8,325 -625 -6.98
5 TALF 288 268 -20 -6.94
6 RDTX 4,900 4,560 -340 -6.94
7 STTP 9,400 8,750 -650 -6.91
8 CASS 232 216 -16 -6.90
9 KEEN 290 270 -20 -6.90
10 NFCX 1,395 1,300 -95 -6.81
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,520 2,630 110 4.37
2 PURA 79 74 -5 -6.33
3 TLKM 3,250 3,170 -80 -2.46
4 BBCA 24,850 24,825 -25 -0.10
5 PWON 362 400 38 10.50
6 MDLN 67 68 1 1.49
7 PGAS 890 885 -5 -0.56
8 BTPS 2,360 2,520 160 6.78
9 MNCN 855 910 55 6.43
10 BRIS 290 308 18 6.21