Portal Berita Ekonomi Sabtu, 30 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Rupanya Ini Alasan Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Sri Mulyani

Rupanya Ini Alasan Anies Tagih Dana Bagi Hasil ke Sri Mulyani
WE Online, Jakarta -

Buat Indonesia, kejadian pandemi seperti wabah virus corona memang baru pertama kali terjadi. Virus penyakit yang dapat menular antarmanusia dengan cepat dan mematikan ini memang membuat kalang kabut semua pihak.

Sehingga harus diakui baik masyarakat maupun pemerintah tidak siap menghadapinya. Koordinasi yang kurang baik antarsesama pejabat pemerintahan malah menimbulkan kegaduhan tersendiri.

Seperti yang terjadi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman. Ketiganya saling lempar-lemparan terkait pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta.

Baca Juga: Vaksin Belum Tersedia, Jangan Arogan Lawan Covid-19!

Kisruh soal DBH ini bermula saat Menteri Keuangan mengomentari anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk warga Jakarta yang terdampak akibat wabah virus Corona (Covid 19). Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menanggung Bansos untuk 1,1 juta orang. Alasannya, menurut Menkeu, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemprov DKI.

Sri Mulyani menjelaskan, tadinya untuk tahap pertama pemberian Bansos di Jakarta sudah ada kesepakatan. Pemprov DKI menanggung Bansos untuk 1,1 juta orang dan sisanya 3,6 juta orang ditanggung pemerintah pusat. Nah untuk pemberian tahap kedua Bansos, Pemprov DKI Jakarta meminta semua di-cover pemerintah pusat.

"Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu," jelas Sri Mulyani saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR, Rabu (6/5/2020).

Seolah tak terima dikatakan tidak memiliki anggaran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menagih pencairan DBH sebesar Rp5,1 triliun kepada Kementerian Keuangan. Anies menyebutkan ada piutang Pemprov DKI di Kemenkeu yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019.

Mulanya dana bagi hasil itu senilai Rp6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp5,1 triliun. Menurut Anies, dana tersebut dibutuhkan Pemprov untuk digunakan sebagai penanganan wabah Covid-19. Dana DBH yang ditagih Anies merupakan DBH untuk 2019.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Bansos, Anies Baswedan, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4753.612 37.427 692
2 Agriculture 964.931 -6.866 22
3 Mining 1238.201 -5.085 49
4 Basic Industry and Chemicals 745.733 20.935 78
5 Miscellanous Industry 858.396 28.927 52
6 Consumer Goods 1806.725 -11.041 58
7 Cons., Property & Real Estate 322.957 -4.552 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 864.084 3.083 78
9 Finance 962.515 13.502 93
10 Trade & Service 606.633 2.757 172
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 416 510 94 22.60
2 AKSI 96 117 21 21.88
3 WINS 63 73 10 15.87
4 DIVA 815 940 125 15.34
5 IKBI 210 240 30 14.29
6 AHAP 50 57 7 14.00
7 PDES 360 410 50 13.89
8 DMMX 80 91 11 13.75
9 AMAR 175 195 20 11.43
10 DUCK 422 470 48 11.37
No Code Prev Close Change %
1 SINI 860 800 -60 -6.98
2 BRNA 1,075 1,000 -75 -6.98
3 MLPT 575 535 -40 -6.96
4 PTBA 2,090 1,945 -145 -6.94
5 CASS 202 188 -14 -6.93
6 SIPD 1,300 1,210 -90 -6.92
7 TBLA 535 498 -37 -6.92
8 DSSA 20,975 19,525 -1,450 -6.91
9 POLA 58 54 -4 -6.90
10 GGRP 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,730 2,950 220 8.06
2 PURA 75 75 0 0.00
3 TLKM 3,130 3,150 20 0.64
4 BBCA 26,475 25,950 -525 -1.98
5 ICBP 8,325 8,150 -175 -2.10
6 BBNI 3,660 3,830 170 4.64
7 BMRI 4,290 4,470 180 4.20
8 ASII 4,540 4,770 230 5.07
9 PWON 376 362 -14 -3.72
10 KLBF 1,355 1,415 60 4.43