Portal Berita Ekonomi Sabtu, 30 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Kagetkan Banyak Pihak, Fahira Idris: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Kurang Tepat

Kagetkan Banyak Pihak, Fahira Idris: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Kurang Tepat
WE Online, Jakarta -

Kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Kelas I dan II yang mulai berlaku 1 Juli 2020 dan Kelas III yang baru akan naik tahun 2021 mengangetkan banyak pihak. Pasalnya, pada Februari 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan Perpres Nomor 75/2019 yang mengatur soal kenaikan BPJS Kesehatan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Kebijakan kenaikan ini juga mendapat sorotan karena ditetapkan saat pandemi Covid-19 yang cukup menggangu roda ekonomi warga, termasuk kelas menengah yang diasumsikan sebagai peserta Kelas I dan II. Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, dampak pandemi corona ini tentunya menganggu kondisi ekonomi semua warga masyarakat termasuk mereka yang diasumsikan sebagai kelas menengah.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik, PKB: Ayo Presiden, Jangan Main-Main Hati Rakyat!

Selain karena sebelumnya MA sudah sempat membatalkan kenaikan, terang Fahira, kebijakan menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan memometumnya kurang tepat untuk saat ini. Pelambatan ekonomi akibat corona ditambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan akan makin menambah beban masyarakat.

"Memang kelas III baru akan naik 2021, tetapi tetap saja momentum menaikkan iuran untuk kelas I dan II, hemat saya, kurang tepat untuk saat ini. Tidak bisa dimungkiri semua golongan masyarakat merasakan dampak ekonomi akibat pandemi ini. Makanya, kebijakan kenaikan ini dikhawatirkan membuat banyak yang mengalami kendala untuk membayar," tukas Fahira Idris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Menurut Fahira, selama wabah masih terjadi dan PSBB masih diterapkan, idealnya berbagai lapisan masyarakat diberi berbagai kelonggaran untuk mengurangi beban ekonomi kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dengan tidak menaikkan atau menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kelonggaran ini agar ritme atau pergerakan ekonomi masih terus dapat berputar walau tidak normal seperti biasanya.

Memang, defisit yang terus-menerus terjadi bisa menganggu keberlangsungan BPJS Kesehatan dan terus membebani APBN. Oleh karena itu, lanjut Fahira, upaya pemerintah menekan defisit BPJS Kesehatan harus didukung. Namun, pemerintah bersama BPJS Kesehatan masih memiliki pilihan, antara lain terus memaksimalkan kepatuhan pembayaran iuran hingga sempurna (mendekati 100 persen) dan terus meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan sehingga defisit bisa dipangkas maksimal agar sisa defisit tidak terlalu membebani APBN.

"Yang menjadi kekhawatiran kita semua adalah kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang terjadi di masa sulit ini adalah akan terjadi tunggakan yang masif, khususnya dari golongan mandiri. Jika ini terjadi, justru malah akan menganggu finansial dan keberlanjutan BPJS Kesehatan secara keseluruhan," ujar Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri tertuang dalam keputusan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berikut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 34: iuran Kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta; iuran Kelas II sebesar Rp100 ribu per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP atau pihak lain atas nama peserta; iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500, tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35 ribu.

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Joko Widodo (Jokowi), Fahira Idris, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Risky Andrianto

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4753.612 37.427 692
2 Agriculture 964.931 -6.866 22
3 Mining 1238.201 -5.085 49
4 Basic Industry and Chemicals 745.733 20.935 78
5 Miscellanous Industry 858.396 28.927 52
6 Consumer Goods 1806.725 -11.041 58
7 Cons., Property & Real Estate 322.957 -4.552 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 864.084 3.083 78
9 Finance 962.515 13.502 93
10 Trade & Service 606.633 2.757 172
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 416 510 94 22.60
2 AKSI 96 117 21 21.88
3 WINS 63 73 10 15.87
4 DIVA 815 940 125 15.34
5 IKBI 210 240 30 14.29
6 AHAP 50 57 7 14.00
7 PDES 360 410 50 13.89
8 DMMX 80 91 11 13.75
9 AMAR 175 195 20 11.43
10 DUCK 422 470 48 11.37
No Code Prev Close Change %
1 SINI 860 800 -60 -6.98
2 BRNA 1,075 1,000 -75 -6.98
3 MLPT 575 535 -40 -6.96
4 PTBA 2,090 1,945 -145 -6.94
5 CASS 202 188 -14 -6.93
6 SIPD 1,300 1,210 -90 -6.92
7 TBLA 535 498 -37 -6.92
8 DSSA 20,975 19,525 -1,450 -6.91
9 POLA 58 54 -4 -6.90
10 GGRP 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,730 2,950 220 8.06
2 PURA 75 75 0 0.00
3 TLKM 3,130 3,150 20 0.64
4 BBCA 26,475 25,950 -525 -1.98
5 ICBP 8,325 8,150 -175 -2.10
6 BBNI 3,660 3,830 170 4.64
7 BMRI 4,290 4,470 180 4.20
8 ASII 4,540 4,770 230 5.07
9 PWON 376 362 -14 -3.72
10 KLBF 1,355 1,415 60 4.43