Portal Berita Ekonomi Senin, 01 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:14 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.736 USD/troy ounce.
  • 16:14 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 37,98 USD/barel.
  • 16:13 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 35,45 USD/barel.
  • 16:13 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,50% terhadap Poundsterling pada level 1,2405 USD/GBP.
  • 16:12 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,34% terhadap Euro pada level 1,1139 USD/EUR.
  • 16:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,06% terhadap Yuan pada level 7,13 CNY/USD.
  • 16:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,39% terhadap Yen pada level 107,41 JPY/USD.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 3,36% pada level 23.732.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 2,21% pada level 2.915.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 1,64% pada level 2.552.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,84% pada level 22.062.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 1,75% pada level 2.065.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,82% pada level 6.126.

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Bermasalah Secara Hukum

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dinilai Bermasalah Secara Hukum
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang menjadi dasar hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan bermasalah secara hukum.

Mulyanto berpendapat, Perpres yang dikeluarkan 6 Mei 2020 itu tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung (MA) No.7P/HUM/2020 yang membatalkan kebijakan kenaikan iuran BPJS sebelumnya.

Baca Juga: Kagetkan Banyak Pihak, Fahira Idris: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Kurang Tepat

Maka itu, dia meminta pemerintah membatalkan Perpres tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Lagi pula, kenaikan iuran BPJS itu dianggap tidak tepat dan akan memberatkan hidup rakyat yang sekarang sedang dilanda pandemi Covid-19.

"Secara hukum Perpres ini jelas bermasalah. Kedudukan Perpres ini tumpang tindih dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang masih berlaku," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan, Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 hanya membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 karena bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Pasal 2, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara, pasal lain masih berlaku.

"Jadi, kalau sekarang pemerintah mengeluarkan Perpres baru yang isinya mengatur hal yang sama, seolah ada tumpang tindih aturan hukum. Harusnya pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja, bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah," kata Mulyanto.

Mulyanto melanjutkan, di tengah masa darurat pandemi Covid-19 dan di saat kaum muslimin ingin khusyuk mengoptimalkan ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadan, pemerintah seharusnya peka dan peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut dia, pemerintah sepatutnya tahu bahwa saat ini sebagian masyarakat sedang kesulitan, usaha banyak yang tidak jalan, gelombang PHK mulai terjadi dan biaya kebutuhan hidup meningkat. Jadi, kata dia, jangan ditambah berat dengan menaikkan iuran BPJS.

"Setop wacana kenaikan BPJS. Di mana nurani pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?" tanya Mulyanto yang juga sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini.

Dia pun minta pemerintah mau melihat dan mendengar permintaan rakyat. Di tengah pembagian bansos yang tidak jelas dan tidak merata, lebih baik pemerintah meningkatkan empati kepada rakyat. Jangan malah membuat kekecewaan mereka makin dalam.

"Mari fokus pada penanganan Covid-19 dan membantu meringankan beban rakyat! Bukan malah mengintimidasi mereka dengan rencana kenaikan iuran BPJS," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, Mahkamah Agung, Hukum

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Aug
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Nov
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10