Portal Berita Ekonomi Kamis, 04 Juni 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:10 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,17% terhadap Yen pada level 109,08 JPY/USD.
  • 13:09 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,28% terhadap Poundsterling pada level 1,2540 USD/GBP.
  • 13:09 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,11% terhadap Euro pada level 1,1221 USD/EUR.
  • 13:07 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 39,26 USD/barel.
  • 13:06 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 36,54 USD/barel.
  • 13:05 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.701 USD/troy ounce. 
  • 11:30 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,85% di akhir sesi I.

4 Alasan Kenaikan Iuran BPJS Harus Dibatalkan, Nomor 4 Iya Banget!

4 Alasan Kenaikan Iuran BPJS Harus Dibatalkan, Nomor 4 Iya Banget!
WE Online, Jakarta -

Keputusan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menuai kontroversi. Sebab Keputusan ini dinilai tidak pro rakyat karena menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta presiden mencabut Perpres ini karena dia menilai ada beberapa alasan fundamental mengapa Perpres itu perlu dibatalkan.

Pertama, kata dia, Perpres itu dinilai tidak mengindahkan pendapat dan anjuran yang disampaikan oleh DPR, padahal DPR telah menyampaikan keberatannya terhadap rencana kenaikan itu melalui rapat-rapat di komisi IX dan rapat-rapat gabungan komisi IX bersama pimpinan DPR.

Baca Juga: Kisruh Kenaikkan Iuran BPJS, MUI sampai Teriak: Menyakitkan, Apalagi saat Pandemi!

"Waktu itu, kita merasakan belum tepat waktunya untuk menaikkan iuran. Kemampuan ekonomi masyarakat dinilai rendah. Kan aneh sekali, justru pada saat pandemi Covid-19 ini pemerintah malah menaikkan iuran. Padahal, semua orang tahu bahwa masyarakat di mana-mana sedang kesusahan," kata Saleh, Jumat (15/5/2020).

Alasan kedua mengapa Perpres ini harus dicabut karena pemerintah dapat dinilai tidak patuh pada putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. 

Kondisi ini, lanjut Saleh menimbulkan anggapan bahwa dengan menerbitkan Perpres baru yang juga berisi tentang kenaikan iuran BPJS, pemerintah dianggap menentang putusan peradilan. Padahal, putusan MA bersifat final dan mengikat terhadap semua orang, termasuk kepada Presiden.

"Kalau mau lebih spesifik, kita bisa merujuk pada pasal 31 UU tentang MA yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal ini mengamanatkan dua hal. Pertama, sesuatu yang dibatalkan berarti tidak dapat digunakan lagi. Kedua, kalau sudah dibatalkan tidak boleh dibuat lagi. Apalagi, substansinya sama, yaitu kenaikan iuran," kata Saleh.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: BPJS Kesehatan, Joko Widodo (Jokowi), Saleh Partaonan Daulay, Komisi IX DPR

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Nova Wahyudi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,792.68 3,753.94
British Pound GBP 1.00 17,847.46 17,668.46
China Yuan CNY 1.00 1,997.28 1,977.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,235.83 14,094.18
Dolar Australia AUD 1.00 9,818.45 9,717.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.79 1,818.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,167.72 10,060.80
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,974.02 15,809.44
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,336.26 3,296.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,072.39 12,938.75
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4941.006 93.499 692
2 Agriculture 997.725 31.041 22
3 Mining 1282.050 11.604 49
4 Basic Industry and Chemicals 767.744 8.203 78
5 Miscellanous Industry 876.889 22.684 52
6 Consumer Goods 1838.287 17.789 58
7 Cons., Property & Real Estate 333.010 6.543 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 899.989 16.455 78
9 Finance 1027.339 31.820 93
10 Trade & Service 614.307 2.724 172
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 52 70 18 34.62
2 DPUM 84 107 23 27.38
3 IDPR 124 155 31 25.00
4 MLPT 565 705 140 24.78
5 DPNS 218 272 54 24.77
6 KREN 77 96 19 24.68
7 KRAH 498 620 122 24.50
8 KBLV 308 382 74 24.03
9 PYFA 496 595 99 19.96
10 TAMU 62 74 12 19.35
No Code Prev Close Change %
1 SKRN 575 535 -40 -6.96
2 MAYA 6,500 6,050 -450 -6.92
3 ASRM 1,810 1,685 -125 -6.91
4 TRUS 350 326 -24 -6.86
5 NATO 498 464 -34 -6.83
6 EMTK 5,000 4,660 -340 -6.80
7 NASA 206 192 -14 -6.80
8 STTP 7,725 7,200 -525 -6.80
9 TMPO 148 138 -10 -6.76
10 SOTS 208 194 -14 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,180 3,100 -80 -2.52
2 BBTN 925 1,010 85 9.19
3 BBCA 26,800 28,900 2,100 7.84
4 JPFA 980 1,165 185 18.88
5 PGAS 885 970 85 9.60
6 PURA 77 75 -2 -2.60
7 BMRI 4,620 4,860 240 5.19
8 BBNI 3,970 4,130 160 4.03
9 TLKM 3,250 3,290 40 1.23
10 ICBP 8,475 8,500 25 0.29