Portal Berita Ekonomi Minggu, 31 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Soal Pemakaian Surat Keterangan Palsu, Pemerintah Minta Dimaklumi

Soal Pemakaian Surat Keterangan Palsu, Pemerintah Minta Dimaklumi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah akan memperketat penerbitan surat keterangan sehat atau bebas Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan surat keterangan palsu dari oknum tertentu.

 

Hal itu diungkapkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, saat inspeksi ke Terminal 2E dan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (16/5/2020).

 

Adapun otoritas yang ditunjuk untuk mengeluarkan surat keterangan sehat resmi dari pemerintah ialah Kepala Puskesmas di mana calon penumpang berasal.

 

Baca Juga: Perhatian, Erick Thohir Minta Tiap Dirut BUMN Bentuk Gugus Tugas Covid-19, Begini Alasannya

 

"Kita akan perketat, termasuk surat keterangan sehat akan kita batasi tidak sembarangan. Mungkin nanti otoritasnya ada di Kepala Puskesmas di mana dia berasal dan dia harus bertanggungjawab. Karena Puskesmas sudah online jadi kalau nanti ternyata ada penyimpangan kita akan bisa tindak kepada Kepala Puskesmasnya," tegas Muhadjir dalam siaran pers resmi Kemenko PMK.

 

Muhadjir menuturkan, kunjungannya kali ini untuk menindaklanjuti sempat ramainya Bandara Soetta akibat dibukanya kembali sejumlah penerbangan baik domestik maupun internasional.

 

Pada kunjungan tersebut, Muhadjir mendapati situasi bandara yang kondusif dengan pemberlakuan protokol ketat mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan hingga pemeriksaan kesehatan rapid test dan juga PCR bagi calon penumpang.

 

"Hasil kunjungan saya sementara ini sudah terjadi perbaikan yang luar biasa dibanding hari pertama. Atas nama pemerintah saya meminta maaf, tetapi mohon dimaklumi di hari pertama itu kurang kondusif karena memang belum terhitungkan," jelasnya.

 

Muhadjir mengakui bahwa masih ada aturan-aturan yang harus lebih diperketat terutama untuk di wilayah bandara. Menurutnya, pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan bahaya jika tidak diimbangi dengan pengetatan protokol.

 

Ia pun menekankan bahwa penerbangan hanya diperbolehkan bagi calon penumpang yang memikiki tujuan-tujuan esensial dan mendesak. Di samping itu hanya ada 8 (delapan) sektor yang diizinkan untuk melakukan perjalanan selama PSBB.

 

"Tidak boleh di luar 8 sektor yang diperbolehkan kecuali dia ada keperluan mendesak, ada keluarga yang meninggal tapi betul-betul pergi memang untuk tujuan-tujuan yang esensial, bukan untuk mudik. Sekali lagi bukan untuk mudik. Mudik tetap dilarang. Karena itu saya minta untuk diperketat persyaratannya," tandasnya.

 

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin memastikan pengetatan protokol telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18/2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

 

Baca Juga: Pihak Bandara Soetta Bisa Dikibuli Pakai Surat Bebas Covid Palsu?

 

Ia menyebutkan, diantaranya pembatasan untuk penjualan tiket dengan jumlah maksimal 50% dari kapasitas kursi setiap maskapai. Selain itu, slot penerbangan yang dibatasi hanya 5 slot setiap 1 jam lalu kemudian pengaturan flow dan proses.

 

Lebih lanjut ada 4 check point yang disiapkan. Pertama untuk verifikasi dokumen perjalanan, kedua pemeriksaan dokumen kesehatan dan fisik dari calon penumpang, ketiga validasi dokumen secara keseluruhan untuk mendapatkan klirens perjalanan yang akan menjadi basis perjalanan yaitu tiket.

 

"Terakhir cek poin di maskapai yaitu untuk penerbitan boarding pass sebagai dasar berangkat," tuturnya.

Partner Sindikasi Konten: Okezone

Baca Juga

Tag: COVID-19, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Muhammad Iqbal

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4753.612 37.427 692
2 Agriculture 964.931 -6.866 22
3 Mining 1238.201 -5.085 49
4 Basic Industry and Chemicals 745.733 20.935 78
5 Miscellanous Industry 858.396 28.927 52
6 Consumer Goods 1806.725 -11.041 58
7 Cons., Property & Real Estate 322.957 -4.552 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 864.084 3.083 78
9 Finance 962.515 13.502 93
10 Trade & Service 606.633 2.757 172
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 416 510 94 22.60
2 AKSI 96 117 21 21.88
3 WINS 63 73 10 15.87
4 DIVA 815 940 125 15.34
5 IKBI 210 240 30 14.29
6 AHAP 50 57 7 14.00
7 PDES 360 410 50 13.89
8 DMMX 80 91 11 13.75
9 AMAR 175 195 20 11.43
10 DUCK 422 470 48 11.37
No Code Prev Close Change %
1 SINI 860 800 -60 -6.98
2 BRNA 1,075 1,000 -75 -6.98
3 MLPT 575 535 -40 -6.96
4 PTBA 2,090 1,945 -145 -6.94
5 CASS 202 188 -14 -6.93
6 SIPD 1,300 1,210 -90 -6.92
7 TBLA 535 498 -37 -6.92
8 DSSA 20,975 19,525 -1,450 -6.91
9 POLA 58 54 -4 -6.90
10 GGRP 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,730 2,950 220 8.06
2 PURA 75 75 0 0.00
3 TLKM 3,130 3,150 20 0.64
4 BBCA 26,475 25,950 -525 -1.98
5 ICBP 8,325 8,150 -175 -2.10
6 BBNI 3,660 3,830 170 4.64
7 BMRI 4,290 4,470 180 4.20
8 ASII 4,540 4,770 230 5.07
9 PWON 376 362 -14 -3.72
10 KLBF 1,355 1,415 60 4.43