Sah, Pemerintahan Baru Netanyahu Disetujui Parlemen Israel, Ini Alasannya...

Sah, Pemerintahan Baru Netanyahu Disetujui Parlemen Israel, Ini Alasannya... Kredit Foto: Foto/Reuters

Parlemen Israel menyetujui pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (17/5/2020). Pengesahan ini mengakhiri lebih dari satu tahun kebuntuan politik akibat pertarungan dengan oposisi Benny Gantz.

Anggota parlemen mengesahkan pemerintahan baru dengan suara 73 banding 46.

Baca Juga: Pemerintah Erdogan Bilang Rencana Israel Caplok Wilayah Palestina Akan Timbulkan...

"Rakyat menginginkan persatuan dan itulah yang didapatnya," kata Netanyahu kepada parlemen dengan menyebutkan keinginan untuk menghindari pemilihan keempat dan perlunya pertempuran nasional melawan krisis virus corona.

Kabinet baru akan memiliki 36 menteri. Beberapa daftar telah dibuat untuk memastikan Netanyahu dan Gantz dapat membawa sosok loyalis. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, menyatakan alasan kesehatan masyarakat di belakang koalisi adalah hal yang lucu.

Keputusan Netanyahu untuk berbagi kekuasaan dengan pemimpin Blue and White Party membuka jalan untuk melanjutkan aneksasi bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki. Setelah tiga pemilihan yang gagal, Netanyahu akan tetap menjadi perdana menteri selama 18 bulan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada saingan yang sekarang sudah menjadi mitra barunya.

Dengan kembali memimpin Israel, Netanyahu dapat mendorong maju rencananya untuk memperluas kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi dan Lembah Yordan di Tepi Barat.

"Wilayah-wilayah ini adalah tempat bangsa Yahudi dilahirkan dan bangkit. Sudah saatnya untuk menerapkan hukum Israel pada mereka dan menulis bab besar lain dalam sejarah Zionisme," katanya.

Gantz yang merupakan mantan kepala angkatan bersenjata akan menjadi menteri pertahanan Netanyahu. Dia pun akan akan bertukar posisi ketika Gantz mengambil alih pimpinan negara.

Dengan asumsi pergantian jabatan begitu Netanyahu menyerahkan ke Gantz, dia berharap menghindari keharusan mengundurkan diri. Aturan hukum yang berlaku memungkinkan seorang perdana menteri tetap di kantor bahkan jika dituduh melakukan kejahatan.

Pemimpin terlama Israel ini pertama kali berkuasa pada tahun 1996 dan telah melayani tiga periode berturut-turut sejak 2009. Dia diadili pada 24 Mei atas tuduhan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan yang telah dibantah olehnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini