Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo mendorong agar penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dapat dipercepat. Ia mengungkapkan masih menerima laporan bahwa penyaluran berbagai program bantuan pemerintah belum optimal. Misalnya BST desa baru 5% kemudian bansos tunai 25%.
"Saya minta prosesnya dipercepat dan prosesnya disederhanakan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5/2020).
Ia pun meminta agar persoalan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maunpun non-DTKS dapat diselesaikan.
Baca Juga: GNPF Protes Keras Jokowi, sampai Bicara Pemakzulan Presiden!
"Berikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah terutama pemerintah desa untuk menjalankan kebijakan operasionalnya di lapangan. Tetapi tetap akuntabilitas tetap dijaga," tambahnya.
Sebelumnya Menteri Sosial Juliari P Batubara mendorong pemerintah daerah (pemda) agar terus meningkatkan kualitas dan validitas data. Hal ini dimaksudkan agar bansos semakin tepat sasaran.
"Mohon disisir dan diteliti sebaik mungkin agar bansos ini bisa menjaring mereka yang terdampak, namun belum mendapatkan bantuan," kata Juliari.
Ia pun meminta media dan masyarakat untuk tidak mempolemikkan soal data. Sebab, pemda sendiri kini terus bekerja keras memperbarui data.
"Sebab, yang belum mendapatkan nanti akan didaftarkan dan akan mendapatkan bansos. Silakan melaporkan ke Pak RT/RW atau Pak Lurah/Kades," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
