Portal Berita Ekonomi Kamis, 28 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,33% pada level 2.846.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,12% pada level 2.516.
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,66% pada level 6.184.
  • 16:03 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 2,32% pada level 21.916.
  • 16:02 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,13% pada level 2.028.

Perppu Corona Jadi UU, MUI: DPR Cuma Singa Ompong

Perppu Corona Jadi UU, MUI: DPR Cuma Singa Ompong
WE Online, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi, menyoroti pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Muhyiddin menilai, pengesahan aturan itu sebenarnya telah membabat habis dan mengebiri wewenang DPR sebagai wakil rakyat.

"Kini giginya (DPR) sudah ompong bagaikan singa tua. Ia hanya kelihatan gagah dan menakutkan, tapi sudah powerless," kata Muhyiddin dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: MUI Terheran-heran: Kumpul di Masjid Dilarang, Tapi di Mal hingga Bandara Tidak, Ironi!

Muhyiddin memandang, kepercayaan rakyat pada DPR telah luntur. DPR justru lunak dalam pengesahaan UU nomor 1 tahun 2020. Padahal, ia merasa aturan itu berdampak negatif buat rakyat.

"Semua mengkhawatirkan munculnya pemerintahan tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah akan sangat otoriter dan tak bisa dikendalikan," ujar Muhyiddin.

Selama ini, Muhyiddin mengingatkan, kebijakan amburadul dan sewenang-wenang terbukti menyengsarakan rakyat. Bahkan menurutnya, tak menutup kemungkinan menciptakan frustasi massal.

"Demo-demo rakyat dengan skala apapun tak lagi direspons karena DPR sudah terkoptasi dan aspirasi rakyat mandeg," ucap Muhyiddin.

Diketahui, (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang diresmikan DPR sebagai UU mengatur tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona. Bentuknya di antaranya bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

Ada sejumlah pasal yang bermasalah dalam UU tersebut. Pertama, substansi Pasal 27 menghilangkan pengawasan konstitusional oleh DPR. Hal itu membuat lembaga yudisial pun tidak bisa menyidangkan perkara mengenai penyimpangan yang bisa saja dilakukan pejabat publik dalam penanganan Covid-19.

Pasal tersebut juga memberikan imunitas atau kekebalan hukum kepada pejabat negara. Tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan UU penanganan Covid-19 itu tidak bisa dijadikan objek gugatan.

Kemudian, pasal 28 meniadakan keterlibatan DPR dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui peraturan presiden (Perpres).

Partner Sindikasi Konten: Republika

Baca Juga

Tag: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), COVID-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,951.77 3,911.41
British Pound GBP 1.00 18,207.72 18,022.14
China Yuan CNY 1.00 2,071.84 2,051.05
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,842.85 14,695.16
Dolar Australia AUD 1.00 9,831.90 9,732.60
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,914.56 1,895.49
Dolar Singapura SGD 1.00 10,465.24 10,357.46
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,359.79 16,191.13
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,411.37 3,372.77
Yen Jepang JPY 100.00 13,763.77 13,625.55
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4716.185 74.630 692
2 Agriculture 971.797 8.596 22
3 Mining 1243.286 -3.438 49
4 Basic Industry and Chemicals 724.798 14.451 78
5 Miscellanous Industry 829.469 25.291 52
6 Consumer Goods 1817.766 -5.862 58
7 Cons., Property & Real Estate 327.509 7.548 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 861.001 -11.328 78
9 Finance 949.013 35.801 93
10 Trade & Service 603.876 4.899 172
No Code Prev Close Change %
1 MCAS 760 950 190 25.00
2 DIVA 655 815 160 24.43
3 VICO 100 124 24 24.00
4 WIIM 115 139 24 20.87
5 NELY 124 146 22 17.74
6 PALM 171 199 28 16.37
7 HDIT 450 520 70 15.56
8 KBLM 284 320 36 12.68
9 DMMX 71 80 9 12.68
10 LPKR 150 169 19 12.67
No Code Prev Close Change %
1 NIRO 143 133 -10 -6.99
2 GLVA 258 240 -18 -6.98
3 HRME 173 161 -12 -6.94
4 TRIS 260 242 -18 -6.92
5 NFCX 1,300 1,210 -90 -6.92
6 IFSH 290 270 -20 -6.90
7 MAPB 1,680 1,565 -115 -6.85
8 ALKA 440 410 -30 -6.82
9 EMTK 4,990 4,650 -340 -6.81
10 KRAH 446 416 -30 -6.73
No Code Prev Close Change %
1 ICBP 8,325 8,325 0 0.00
2 BBRI 2,630 2,730 100 3.80
3 INDF 5,600 5,675 75 1.34
4 PURA 74 75 1 1.35
5 BBCA 24,825 26,475 1,650 6.65
6 TLKM 3,170 3,130 -40 -1.26
7 BMRI 4,110 4,290 180 4.38
8 BBNI 3,630 3,660 30 0.83
9 ASII 4,350 4,540 190 4.37
10 UNVR 8,200 8,025 -175 -2.13