Orang PKS Bongkar Bukti-bukti Kepanikan Pemerintah Tangani Covid-19

Warta Ekonomi, Bandar Lampung -

Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly mempertanyakan alasan pemerintah pusat mewacanakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat kasus postif Covid-19 belum benar-benar turun drastis.

Menurutnya, wacana pemerintah pusat itu disinyalir terkait rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 jauh dari prediksi pemerintah.

"Saat itu Menkeu masih yakin tumbuh di angka 4,5 persen, nyatanya terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan, artinya pertumbuhan anjlok dan hanya tumbuh 2,97 persen saja," kata Junaidi di sela-sela resesnya di Lampung (19/5/2020).

Baca Juga: Jokowi Mau Pulihkan Ekonomi, JK Ingatkan: Selesaikan Sebabnya, Bukan Akibatnya!

Legislator PKS ini menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah menyadari sejak awal sehingga tidak panik. Karena menurutnya pemerintah selama ini lamban memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi terus bertopang pada konsumsi rumah tangga.

"Begitu daya beli jatuh, konsumsi terpangkas yang berefek berkurangnya permintaan barang dan jasa, PHK pun meningkat akibat industri terdampak," kata Junaidi.

Paniknya pemerintah dalam penangangan virus corona tercermin dalam bongkar pasang beberapa kebijakan, misalnya terkait larangan mudik, buka tutup bandara, pembatasan usia bekerja, wacana relaksasi PSBB.

"Masyarakat menjadi bingung dengan pernyataan para pejabat yang tidak sinkron satu sama lainnya," kata Junaidi.

Wacana pelonggaran PSBB setelah memburuknya indikator ekonomi makro Indonesia disayangkan oleh Junaidi karena mencerminkan ketidaksabaran pemerintah dalam penanganan pandemi corona. Menurut aleg asal Lampung ini pemerintah harus jernih berpikir.

"Selama pemerintah tidak tegas dan inkonsisten dalam menyelesaikan permasalahan darurat kesehatan ini, maka memperbaiki ekonomi pun akan sulit," kata Junaidi.