Pakar Desak Pemerintah Atasi Dampak dari Produk Tinggi Kandungan Gula dalam Bansos

Senada dengan Agus, dokter anak Dr. dr. Tubagus Rachmat Sentika, Sp.A, MARS mengakui sudah lumrah bagi masyarakat Indonesia menerima sembako berisi berbagai produk instan, termasuk kental manis.

“Sekilas, bantuan ini terlihat meringankan masyarakat. Namun bila diperhatikan, bantuan untuk masyarakat dengan komposisi tersebut belum tentu meringankan beban keluarga. Saya sebagai dokter anak prihatin dengan adanya kental manis di dalam bansos, karbohidratnya lebih dari 46%. Ini dilarang dan nggak boleh untuk anak di bawah 18 tahun,” ujar dokter anak yang akrab disapa Rachmat ini.

Dalam kesempatan yang sama, dokter Rachmat turut menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dimasa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini.

“Pemerintah mengurangi pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu, puskesmas dan poliklinik yang tentu saja mengurangi program-program upaya kesehatan masyarakat (UKM). UKM ini seharusnya nggak boleh berhenti karena menyangkut program prioritas, salah satunya adalah stunting. Bayangkan, sudah ada 8 juta orang stunting, dan angka ini yang akan kita hadapi usai pandemi. Refocussing anggaran akibat pandemi seharusnya diluar program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.

Menjawab persoalan di atas, dr. RR. Dhian Probhoyekti SKM, MA, Direktur Gizi Masyarakat,Kemenkes RI mengatakan upaya penanganan stunting tetap dilakukan dengan protokol Covid 19.

“Sosialisasi dan sebaran informasi melalui media sosial tetap dilakukan dan monitoring kesehatan dan gizi anak secara virtual. Selama ini kami juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pesan gizi seimbang yaitu pangan manis asin dan berlemak, termasuk mengenai bantuan sosial kalau ada yang berisi susu kental manis ya bukan buat balita, bukan juga untuk minuman tunggal,” jelas Dhian.