Pakar Desak Pemerintah Atasi Dampak dari Produk Tinggi Kandungan Gula dalam Bansos
Disisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah menyayangkan adanya usulan Kementerian Pertanian untuk memangkas anggaran program kegiatan di daerah rawan pangan dan stunting. Pos anggaran itu sebelumnya terdampak pemotongan dalam rangka refocusing anggaran Pemerintah untuk penanganan Covid-19.
"Saya sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran di pos ini, karena nanti implikasinya akan jadi kacau balau. Anggaran pengentasan daerah rawan pangan sebelumnya sudah kecil, ini malah dipotong lagi lebih kecil," ujar Luluk .
Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan pemotongan anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap ancaman peningkatan jumlah stunting pada masa mendatang. Padahal, dalam pidato Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu, Pemerintah berjanji akan memprioritaskan pengentasan stunting dalam lima tahun mendatang.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya domainnya masalah kementerian kesehatan, ini melibatkan semua. Karena apa? Salah satu indikator terkena stunting itu kan karena adanya gizi yang sangat buruk. Adnya gizi yang kronis, gizi yang buruk dan itu juga terkait akses pangan. Karena ada keterbatasan akses pangan, “ kata Luluk.
Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: