Mengeruh, Sidang DK PBB Jadi Arena Adu Mulut China dan AS

Warta Ekonomi, New York -

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China mengenai pandemi Covid-19 meluas selama pertemuan di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (19/5/2020). Pertemuan tersebut membahas operasi bantuan kemanusiaan di Suriah.

Utusan kedua negara itu bersilat lidah soal kepemimpinan global. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Kelly Craft meminta China "untuk membuktikan klaim kepemimpinan globalnya dalam memerangi Covid-19" dengan mendukung "resolusi yang memungkinkan PBB untuk memerangi pandemi ini dengan mengirimkan bantuan lintas negara ke dalam Suriah untuk menyelamatkan warga".

Baca Juga: Jika DK PBB Tak Mampu, AS Klaim Bakal Lanjutkan Embargo Senjata Iran dengan Cara Lain

Menanggapi hal itu, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jung mengatakan Beijing mendesak Amerika Serikat untuk fokus pada upaya global untuk memerangi virus.

"Berhenti bermain politik dan benar-benar fokus pada menyelamatkan nyawa dan berhenti mengalihkan tanggung jawabnya sendiri kepada negara lain," ujarnya.

Amerika Serikat mempertanyakan keterbukaan China mengenai pandemi Covid-19. Bulan lalu, Washington menangguhkan dana untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan menuduh badan PBB itu mempromosikan "disinformasi" China. WHO membantah tuduhan itu dan China mengatakan bahwa yang apa yang disampaikannya sudah transparan.

Pertikaian antara kedua negara yang memiliki hak veto Dewan Keamanan PBB itu juga telah menghalangi upaya selama berbulan-bulan oleh badan tersebut untuk menyetujui resolusi yang mendukung seruan Sekjen PBB Antonio Guterres. Sekjen PBB menyerukan kepada dunia untuk melakukan gencatan senjata global agar dapat fokus melawan pandemi Covid-19.

Virus itu telah menginfeksi lebih dari 4,8 juta orang dan menjatuhkan 319 ribu korban jiwa. Dalam pertemuan itu, kepala bantuan PBB Mark Lowcock mengimbau dewan untuk memperbarui otorisasi bagi pengiriman bantuan melalui dua perbatasan negara dari Turki.

Ia menggambarkan akses itu sebagai "jalur kehidupan bagi jutaan warga sipil."