Portal Berita Ekonomi Sabtu, 30 Mei 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

KPK Limpahkan Kasus Dugaan Suap Kemendikbud ke Polri, ICW: Harusnya KPK Bisa Gali Lebih Dalam!

KPK Limpahkan Kasus Dugaan Suap Kemendikbud ke Polri, ICW: Harusnya KPK Bisa Gali Lebih Dalam!
WE Online, Bogor -

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melimpahkan perkara dugaan suap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dipertanyakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau pengutan liar yang dilakukan Rektor UNJ Komaruddin bisa diusut. Itu tertuang dala Pasal 2 angka 7 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal itu menyebutkan pimpinan perguruan tinggi negeri masuk sebagai penyelenggara negara.

“Tentu dikaitkan dengan pasal 11 ayat 1 huruf a UU Nomor 19 Tahun 2019, maka KPK berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: KPK-Itjen Kemendikbud Tangkap Tangan Pejabat UNJ)

Baca Juga: Yasonna Bantah Perppu Penanganan Covid-19 Bebaskan Tindak Korupsi

Ini diperkuat dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12 huruf e, menegaskan penyelenggara negara yang menguntungkan orang lain secara hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya bisa dijerat dengan hukuman maksimal 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Menurut Kurnia, kasus pemerasan model seperti itu bukan pertama kali ditangani oleh KPK. ICW mencontohkan pada 2013, KPK pernah memproses penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kantor Wilayah Diitjen Pajak, Pargono Riyadi. Saat itu, Pargono diduga melakukan pemerasan kepada wajib pajak, Asep Hendro, senilai Rp125 juta.

Kurnia menjelaskan seharusnya KPK bisa membongkar lebih dalam lagi latar belakang suap dari pejabat UNJ ke Kemendikbud itu. Motifnya bisa digali lagi, apakah hanya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau lebih dari itu. ICW menyayangkan pelimpahan perkara itu ke kepolisian. ICW menilai sebuah perkara tidak bisa dilihat hanya dari jumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK mengamankan Rp55 juta.

Beberapa kasus yang diungkap KPK, misalnya, penangkapan mantan Ketum PPP Romahurmuziy, uang yang diamankan Rp156 juta. Dalam persidangan, Romy-sapaan akrabnya-terungkap telah menerima total uang Rp346,4 juta.

ICW mendorong KPK fokus menangani perkara-perkara dengan nilai kerugian negara yang besar, seperti penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia, bailout Bank Century, dan pengadaan kartu tanda penduduk eletronik.

“Penting untuk diingat bahwa gaji pimpinan KPK saat ini tergolong sangat besar yakni lebih dari Rp100 juta. Maka dari itu, tenaga mereka lebih baik dialokasikan untuk menangani kasus-kasus besar, dibanding hanya memproduksi rangkaian kontroversi,” katanya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korupsi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Tanayastri Dini Isna

Foto: (Foto: Okezone)

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,942.14 3,901.87
British Pound GBP 1.00 18,246.26 18,063.24
China Yuan CNY 1.00 2,070.20 2,049.34
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,806.67 14,659.34
Dolar Australia AUD 1.00 9,828.67 9,729.40
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,909.87 1,890.84
Dolar Singapura SGD 1.00 10,467.04 10,359.23
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,417.64 16,248.41
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,407.75 3,369.19
Yen Jepang JPY 100.00 13,785.19 13,645.48
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4753.612 37.427 692
2 Agriculture 964.931 -6.866 22
3 Mining 1238.201 -5.085 49
4 Basic Industry and Chemicals 745.733 20.935 78
5 Miscellanous Industry 858.396 28.927 52
6 Consumer Goods 1806.725 -11.041 58
7 Cons., Property & Real Estate 322.957 -4.552 90
8 Infrastruc., Utility & Trans. 864.084 3.083 78
9 Finance 962.515 13.502 93
10 Trade & Service 606.633 2.757 172
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 416 510 94 22.60
2 AKSI 96 117 21 21.88
3 WINS 63 73 10 15.87
4 DIVA 815 940 125 15.34
5 IKBI 210 240 30 14.29
6 AHAP 50 57 7 14.00
7 PDES 360 410 50 13.89
8 DMMX 80 91 11 13.75
9 AMAR 175 195 20 11.43
10 DUCK 422 470 48 11.37
No Code Prev Close Change %
1 SINI 860 800 -60 -6.98
2 BRNA 1,075 1,000 -75 -6.98
3 MLPT 575 535 -40 -6.96
4 PTBA 2,090 1,945 -145 -6.94
5 CASS 202 188 -14 -6.93
6 SIPD 1,300 1,210 -90 -6.92
7 TBLA 535 498 -37 -6.92
8 DSSA 20,975 19,525 -1,450 -6.91
9 POLA 58 54 -4 -6.90
10 GGRP 290 270 -20 -6.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 2,730 2,950 220 8.06
2 PURA 75 75 0 0.00
3 TLKM 3,130 3,150 20 0.64
4 BBCA 26,475 25,950 -525 -1.98
5 ICBP 8,325 8,150 -175 -2.10
6 BBNI 3,660 3,830 170 4.64
7 BMRI 4,290 4,470 180 4.20
8 ASII 4,540 4,770 230 5.07
9 PWON 376 362 -14 -3.72
10 KLBF 1,355 1,415 60 4.43