Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kinerja Ridwan Kamil Dikritik, DPRD Jabar Fraksi PDIP: Lebih Banyak Bangun Opini

Kinerja Ridwan Kamil Dikritik, DPRD Jabar Fraksi PDIP: Lebih Banyak Bangun Opini Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Bogor -

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikritik mengenai kinerjanya di tengah pandemi COVID-19. Pola kinerja Ridwan Kamil dari sejak menjabat hingga sejauh ini dinilai hanya fokus membangun opini.

Salah satu yang disorot yaitu target program pembangunan Jabar juara lahir batin. Kritikan ini disampaikan anggota Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Memo Hermawan.

Dia menjelaskan, "banyak data yang dilampirkan sebagai capaian kinerjanya. Namun, pencapaian itu tak sesuai di lapangan."

Baca Juga: 3 Daerah di Jabar Masuk Zona Merah Covid-19, Daerah Mana Saja?

Data yang harus diverifikasi faktual lapangan di antaranya pemerataan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

"Selama ini gubernur masih lebih banyak membangun opini ketimbang fokus melaksanakaan program pembangunan. Ini tentu sangat kami sesalkan dan kami minta gubernur lebih fokus pada pelaksanaan program pembangunan," kata Memo, Sabtu (23/5/2020).

Memo melanjutkan kritikan ini menyangkut data yang dipertanyakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 72,03. Menurutnya, angka tersebut wajib dibandingkan dengan fakta yang terjadi.

"Angka IPM kan belum tentu sama dengan kondisi faktual di lapangan. Selama ini yang kita lihat di lapangan, masih banyak yang harus dibenahi di semua indikator IPM yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Kata Memo, program pendidikan dan kesehatan paling banyak mendapat rekomendasi pembenahan manajeman. Begitupun fasilitas pendidikan, kesejahteraan tenaga medis hingga pemerataan akses beasiswa.

Dia juga menyampaikan persoalan serapan belanja daerah yang hanya mencapai 91,2 persen.

 

"Itu lebih buruk dibanding tahun 2018 yang mencapai 94,47 persen. Ini artinya, hampir 10 persen dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan tak mampu dioptimalkan akibat tidak fokus menjalankan program pembangunan," ujarnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Tanayastri Dini Isna

Bagikan Artikel: