Kritik JK: Rakyat Butuh Pemerintah yang Tegas

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah harus tegas dalam menerapkan sanksi apabila ada yang melanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sehingga, masyarakat memiliki kesadaran untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).

"Dibutuhkan kesadaran masyarakat, tapi kesadaran masyarakat harus disertai sanksi dari pemerintah. Tanpa sanksi juga, kesadaran itu tidak akan dijalankan masyarakat aturan-aturan itu. Sehingga, harus ada sanksi yang jelas," kata JK, belum lama ini.

Menurut dia, selama PSBB masyarakat harus tetap tinggal di rumah, beribadah di rumah dan kegiatan dikurangi, hanya beberapa kegiatan saja yang boleh sesuai aturan. Tapi kenyataannya karena sanksi tidak jelas maka tak berjalan sesuai apa yang diharapkan. "Karena itu, dipertegas lagi," ujarnya.

Kemudian, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menilai ramainya masyarakat yang sudah banyak keluar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan corona karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan aturan PSBB.

Karena, kata JK, masyarakat menilainya sekarang sudah dibuka atau dilonggarkan sehingga rakyat tidak disiplin. Sebab, ada statemen-statemen dari berbagai unsur yang berbeda-beda tidak sesuai dengan apa yang digariskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Makanya, rakyat menganggap pemerintah telah membuka atau melonggarkan.

"Supaya rakyat tidak bingung, rakyat harus punya petunjuk yang jelas, rakyat harus mengikuti petunjuk juga. Jadi ketegasan dan kebijakan yang sinkron, jangan kebijakan yang satu tidak sinkron dengan yang lain. Jadi rakyat harus disiplin sesuai aturan yang ada, supaya semua terkordinasi,” jelasnya.