Ingin Terapkan New Normal, Pakar Epidemiologi: Pemerintah Harus...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana penerapan kebijakan new normal di tengah pandemi virus corona terus didengungkan pemerintah. Jika hal itu dilaksanakan, pakar epidemiologi, Laura Yamani mengingatkan agar pemerintah memenuhi beberapa persyaratan.

Laura mengatakan, dalam penerapan kehidupan new normal pasca-pelonggaran PSBB harus didukung kondisi yang aman: penyebaran virus corona mulai melandai.

Baca Juga: Sudah Gaungkan New Normal, Muhammadiyah: Masyarakat Masih Bingung

"Kondisi yang aman terjadi ketika penurunan kasus yang konsisten minimal 14 hari atau bahkan sampai satu bulan," katanya, Jumat (29/5/2020).

Penurunan yang dimaksudnya adalah angka virus corona harus berada di bawah 1 atau mendekati R0

"Selanjutnya, memastikan fasilitas kesehatan telah cukup baik secara kuantitatif dan kualitatatif termasuk tenaga kesehatan, APD dan fasilitas kesehatan lainnya seperti ruang isolasi, ventilator, dan sebagainya," ungkapnya.

Yang paling penting, Laura melanjutkan, hal yang harus dipenuhi pemerintah dalam menerapkan kebijakan new normal adalah pemerintah harus mengawasi serta tetap melakukan pemeriksaan masif untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan kasus positif kemudian mengisolasinya dan melacak kontak erat.

"Jika aspek-aspek tersebut bisa dipenuhi maka siap menghadapi kehidupan new normal, tentunya harus ada tarik ulur yang tidak bisa dilonggarkan begitu saja," tutupnya.