Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintahan Joko Widodo agar tidak terburu-buru menerapkan pelaksanaan new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19. Hal itu agar pelaksanannya nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat.
Mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu mengatakan protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya, protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasinya masing-masing.
"WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona. Kemudian, kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi, serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," jelas Puan, belum lama ini.
Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan tatanan normal baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.
"Oleh karenanya, transparansi data menjadi penting. Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru," tutur politisi PDI Perjuangan itu.
Puan menambahkan, dalam protokol normal baru, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.
"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan. Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga," pungkas Puan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
