Portal Berita Ekonomi Sabtu, 11 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:07 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 0,66% pada level 10.617.
  • 09:06 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 1,44% pada level 26.075.
  • 09:05 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup menguat 1,05% pada level 3.185.
  • 09:02 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup positif 0,76% pada level 6.095.
  • 09:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,25% terhadap Yen pada level 106,93 JPY/USD.
  • 09:00 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.798 USD/troy ounce.

Penangkapan Ruslan Buton Dikritik PPP

Penangkapan Ruslan Buton Dikritik PPP
WE Online, Jakarta -

Ruslan Buton, mantan anggota TNI, ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menghasut melalui surat terbuka yang meminta Presiden Joko Widodo mundur. Namun, penangkapan itu menuai kritikan.

Kalangan yang mengkritik tak hanya dari kubu oposisi, melainkan justru dari pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Refly Harun Soal Penangkapan Ruslan Buto: Kritik Tergantung yang Nerima. Kalau Baperan...

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan bahwa tidak harusnya Polri menggampangkan penangkapan terhadap pihak-pihak tertentu dengan alasan dugaan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya, ada Ravio Patra.

"Menggunakan kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam UU ITE maupun KUHP itu yang bukan kejahatan dengan kekerasan tidak boleh sembarangan," kata Arsul, kemarin.

Ruslan ditangkap di rumahnya di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian, dia diterbangkan ke Jakarta. Arsul, yang juga anggota Komisi Hukum DPR, menilai bahwa sebenarnya isi surat terbuka Ruslan tidak berdampak apa-apa. Maka, tidak perlu ada penahanan terhadap Ruslan.

"Tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan tersebut membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi," katanya.

Begitu juga dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Pasal dalam KUHP seperti Pasal 207, Pasal 310 dan 31 yang digunakan untuk menjerat Ruslan. Menurut dia, itu adalah pasal karet yang sangat multitafsir sehingga tidak tepat untuk langsung ditahan.

Jika memang Polri ingin memproses hukum, Arsul menilai, tidak masalah. Namun, dengan menahan dan menangkap adalah tindakan kurang tepat. Apalagi, kalau penangkapan itu justru dari inisiatif Polri.

Menurutnya, seharusnya polisi mengumpulkan alat-alat bukti, meminta keterangan ahli, setelah itu semuanya bisa menetapkan status hukum terhadap Ruslan Buton itu, tanpa langsung ditangkap dan ditahan.

"Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat tercederai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet di atas," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sindonews

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,885.96 3,846.27
British Pound GBP 1.00 18,342.22 18,158.27
China Yuan CNY 1.00 2,081.13 2,059.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,573.51 14,428.50
Dolar Australia AUD 1.00 10,114.02 10,011.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.43 1,861.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,457.46 10,349.69
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,425.80 16,260.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.20 3,375.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,609.93 13,473.25
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40