Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 1,14% pada level 25.477.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,11% pada level 2.183.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,87% pada level 22.587.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,83% pada level 3.414.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,16% pada level 2.626.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,46% pada level 6.147.
  • 16:04 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,29% terhadap Yuan pada level 7,01 CNY/USD.
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,17% terhadap Dollar AS pada level 14.450 IDR/USD.

Penangkapan Ruslan Buton Dikritik PPP

Penangkapan Ruslan Buton Dikritik PPP
WE Online, Jakarta -

Ruslan Buton, mantan anggota TNI, ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menghasut melalui surat terbuka yang meminta Presiden Joko Widodo mundur. Namun, penangkapan itu menuai kritikan.

Kalangan yang mengkritik tak hanya dari kubu oposisi, melainkan justru dari pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Refly Harun Soal Penangkapan Ruslan Buto: Kritik Tergantung yang Nerima. Kalau Baperan...

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan bahwa tidak harusnya Polri menggampangkan penangkapan terhadap pihak-pihak tertentu dengan alasan dugaan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebelumnya, ada Ravio Patra.

"Menggunakan kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam UU ITE maupun KUHP itu yang bukan kejahatan dengan kekerasan tidak boleh sembarangan," kata Arsul, kemarin.

Ruslan ditangkap di rumahnya di Desa Wabula I, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian, dia diterbangkan ke Jakarta. Arsul, yang juga anggota Komisi Hukum DPR, menilai bahwa sebenarnya isi surat terbuka Ruslan tidak berdampak apa-apa. Maka, tidak perlu ada penahanan terhadap Ruslan.

"Tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan tersebut membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Jokowi," katanya.

Begitu juga dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Pasal dalam KUHP seperti Pasal 207, Pasal 310 dan 31 yang digunakan untuk menjerat Ruslan. Menurut dia, itu adalah pasal karet yang sangat multitafsir sehingga tidak tepat untuk langsung ditahan.

Jika memang Polri ingin memproses hukum, Arsul menilai, tidak masalah. Namun, dengan menahan dan menangkap adalah tindakan kurang tepat. Apalagi, kalau penangkapan itu justru dari inisiatif Polri.

Menurutnya, seharusnya polisi mengumpulkan alat-alat bukti, meminta keterangan ahli, setelah itu semuanya bisa menetapkan status hukum terhadap Ruslan Buton itu, tanpa langsung ditangkap dan ditahan.

"Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat tercederai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet di atas," katanya.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Sindonews

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,888.90 3,849.18
British Pound GBP 1.00 18,294.87 18,111.39
China Yuan CNY 1.00 2,081.25 2,059.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,584.56 14,439.44
Dolar Australia AUD 1.00 10,115.85 10,013.75
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,881.68 1,862.94
Dolar Singapura SGD 1.00 10,472.15 10,367.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,538.89 16,369.99
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,417.59 3,379.23
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.00 13,465.86
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5079.122 14.675 696
2 Agriculture 1082.119 3.406 23
3 Mining 1314.351 -11.407 48
4 Basic Industry and Chemicals 779.246 11.753 80
5 Miscellanous Industry 890.379 7.993 52
6 Consumer Goods 1834.167 20.790 57
7 Cons., Property & Real Estate 311.880 -3.266 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 889.143 -3.438 78
9 Finance 1118.444 0.879 93
10 Trade & Service 605.111 -0.592 173
No Code Prev Close Change %
1 INDO 118 159 41 34.75
2 WOWS 50 67 17 34.00
3 AGRO 154 206 52 33.77
4 NIKL 500 625 125 25.00
5 SMBR 328 410 82 25.00
6 UANG 550 685 135 24.55
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 MBTO 64 79 15 23.44
9 DADA 88 104 16 18.18
10 KMTR 238 274 36 15.13
No Code Prev Close Change %
1 TALF 230 214 -16 -6.96
2 INCI 505 470 -35 -6.93
3 TCPI 3,480 3,240 -240 -6.90
4 HDFA 160 149 -11 -6.88
5 TNCA 160 149 -11 -6.88
6 CENT 102 95 -7 -6.86
7 POLL 5,100 4,750 -350 -6.86
8 DNAR 268 250 -18 -6.72
9 CANI 150 140 -10 -6.67
10 SOFA 90 84 -6 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 482 490 8 1.66
2 PURA 117 121 4 3.42
3 DOID 210 216 6 2.86
4 KAEF 1,195 1,340 145 12.13
5 BBRI 3,160 3,170 10 0.32
6 TOWR 1,065 1,065 0 0.00
7 INDY 930 920 -10 -1.08
8 TLKM 3,090 3,080 -10 -0.32
9 INAF 1,025 1,180 155 15.12
10 PTBA 2,170 2,140 -30 -1.38