Pengamat Politik: Soal Pemakzulan Presiden Itu Sulit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona (Covid-19) terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.

Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.

Baca Juga: Din Syamsuddin Beberkan Sejumlah Sebab Presiden Sangat Mungkin Dimakzulkan

Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.

"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia, sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.

"Kebebasan akademik harus dijaga. Tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden karena kita ini negara demokratis," ujarnya.