Portal Berita Ekonomi Minggu, 12 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:07 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 0,66% pada level 10.617.
  • 09:06 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones ditutup positif 1,44% pada level 26.075.
  • 09:05 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 ditutup menguat 1,05% pada level 3.185.
  • 09:02 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 ditutup positif 0,76% pada level 6.095.
  • 09:01 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,25% terhadap Yen pada level 106,93 JPY/USD.
  • 09:00 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.798 USD/troy ounce.

Tok! PTUN Jakarta Nyatakan Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Akses Internet di Papua

Tok! PTUN Jakarta Nyatakan Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Akses Internet di Papua
WE Online, Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum atas pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada periode Agustus-September 2019.

Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan tergugat dalam perkara ini. "Mengabulkan gugatan para penggugat," kata Hakim Ketua PTUN Jakarta, Nelvy Christin, saat membacakan putusan, Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Gegara Impor Buah, Dua Kementerian Ini Digugat di PTUN

Sejauh ini, belum ada tanggapan pemerintah atas putusan PTUN ini. Namun, selama persidangan, mereka menyatakan kebijakan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam amar putusannya, PTUN juga menyatakan pemerintah telah melanggar hukum karena telah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat. "Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," kata Nelvy.

Pelambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama setelah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019. Peristiwa itu diikuti beberapa kerusuhan, antara lain di Manokwari dan Sorong. Sepanjang periode itu, Kominfo mengklaim memblokir 713.166 tautan internet yang berisi berita bohong soal insiden rasisme di Surabaya.

Pemerintah wajib meminta maaf

Hakim PTUN menyatakan, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, tiga stasiun radio selama sepekan.

"Ini wajib dilakukan maksimal sebulan setelah putusan," demikian amar putusan. Selain itu, "menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat," kata Hakim.

Dikatakan apabila pemerintah melakukan upaya banding, menurut hakim, putusan tersebut tetap dapat dilaksanakan. "Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum," demikian putusan PTUN.

Bagaimana gugatan ini berawal?

Pada 22 Januari 2020 lalu, PTUN mulai menggelar sidang perdana gugatan pelambatan dan pemutusan jaringan internet Papua oleh pemerintah pada Agustus-September 2019. Dalam sidang perdana, penggugat yang merupakan koalisi masyarakat sipil meminta hakim menyatakan keputusan pemerintah itu sebagai perbuatan melawan hukum.

Di sisi lain, meski tak menghadiri sidang, pemerintah saat itu menyatakan bahwa kebijakan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Para pegiat menyatakan bahwa pelambatan dan pemutusan internet di Papua dituding melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya UU 40/1999 tentang Pers dan UU 12/2005 yang mengatur kebebasan mencari, menerima, serta memberi informasi. Ade Wahyudin, kuasa hukum penggugat, menuduh kebijakan itu mengganggu kerja jurnalistik pewarta dan media massa di Papua saat itu.

Ade mengatakan, klaim Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), seiring kerusuhan yang Agustus lalu terjadi di beberapa kota di Papua, justru menyebabkan kesimpangsiuran informasi.

"Media yang ingin melakukan verifikasi justru tidak bisa bekerja. Artinya, informasi yang di luar Papua tetap beredar, sedangkan jurnalis di Papua tidak bisa mengklarifikasi yang beredar di Jakarta," kata Ade via telepon usai sidang.

Ade menilai hakim perlu menyatakan keputusan pemerintah itu "melawan hukum" agar tak kembali diterapkan di masa mendatang. Ia khawatir, tanpa putusan itu pemerintah akan memiliki preseden membatasi akses internet warga negara.

"Dalam beberapa pernyataan Kominfo akan meneruskan blokir dan shut down ini. Kalau tidak pernyataan melanggar hukum, kalau ada konflik, pemutusan internet akan sering dilakukan," ujar Ade.

"Kami ingin membuktikan tindakan itu tidak berdasarkan undang-undang sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang memutus internet," kata dia.

Apa alasan pemerintah pusat di balik kebijakan pembatasan internet?

Namun, seperti pernyataan resmi sebelumnya, Kemenkominfo kembali menyatakan tidak ada yang keliru dengan pembatasan dan pemutusan internet selama beberapa waktu di Papua. Juru Bicara Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, menyebut itulah yang akan dinyatakan pihaknya kepada hakim dalam sidang berikutnya.

"Itu dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat karena ada kerusuhan di beberapa tempat dan penyebaran hoax yang cukup masif. Itu sesuai amanat UU informasi dan transaksi elektronik," ucapnya saat dihubungi.

"Kalau terjadi lagi situasi seperti di Papua, mau tidak mau itu akan dilakukan lagi," kata Ferdinandus.

Pelambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama setelah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019. Peristiwa itu diikuti beberapa kerusuhan, antara lain di Manokwari dan Sorong.

Sepanjang periode itu, Kominfo mengklaim memblokir 713.166 tautan internet yang berisi berita bohong soal insiden rasisme di Surabaya. Meski begitu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri, antara lain, dari Aliansi Jurnalis Independen, KontraS, YLBHI, dan Elsam, menyebut kebijakan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

"Negara yang mempraktikkan pemutusan internet tingkat demokrasinya lebih parah dari Indonesia," kata Ade Wahyudi. "Apakah kita ingin berkiblat ke sana? Klaim pemutusan internet memutus hoaks tidak bisa semudah itu dilakukan," ujar Ade.

Selain di Indonesia, pemutusan internet selama 2019 juga diterapkan pemerintah China di Provinsi Xinjiang dan pemerintah India di Kashmir. Beberapa negara Afrika juga pernah melakukan hal serupa, antara lain Zimbabwe, Republik Demokratik Kongo, Chad, dan Ethiopia.

Partner Sindikasi Konten: Viva

Baca Juga

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), internet, Papua

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Marius Wonyewun

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,885.96 3,846.27
British Pound GBP 1.00 18,342.22 18,158.27
China Yuan CNY 1.00 2,081.13 2,059.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,573.51 14,428.50
Dolar Australia AUD 1.00 10,114.02 10,011.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.43 1,861.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,457.46 10,349.69
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,425.80 16,260.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.20 3,375.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,609.93 13,473.25
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40