Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dapat Ancaman dari Adik Kim Jong-un, Korsel Siap Kasih Respons Ini

Dapat Ancaman dari Adik Kim Jong-un, Korsel Siap Kasih Respons Ini Kredit Foto: MSN.com
Warta Ekonomi, Seoul -

Pemerintah Korea Selatan berencana untuk menghentikan orang-orang yang mengirim balon dengan pesan anti-Korea Utara melintasi perbatasan.

Pengumuman itu muncul setelah pada Kamis (4/6/2020) Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan bahwa pengirim balon-balon itu adalah "sampah manusia" dan Korea Selatan harus dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga: Selebaran Anti-Korut Beredar di Korsel, Adik Kim Jong-un Gerah dan Siap Kasih Tindakan Keras

Dia mengancam akan membatalkan pakta militer tanpa permusuhan antara kedua negara, menutup kantor penghubung Utara-Selatan, dan menarik diri dari kesepakatan Taman Industri Kaesong jika pengiriman balon tidak dihentikan.

Selama bertahun-tahun, para aktivis dan pembelot telah mengirim pesan yang mengkritik Korea Utara dan kepemimpinannya melintasi perbatasan. Namun pemerintah Korea Selatan mengatakan balon itu menyebabkan "ketegangan".

Salah satu kelompok pembelot mengatakan kepada BBC bahwa mereka tidak punya rencana untuk berhenti, dan telah memesan satu juta selebaran lagi.

Di masa lalu, balon juga membawa uang kertas, dan bahkan cokelat.

Pada 2014 tentara Korea Utara berusaha menembak jatuh balon-balon itu, yang justru menyebabkan baku tembak di seberang perbatasan.

Korea Utara juga telah mengirim selebarannya sendiri di balon helium melintasi perbatasan di masa lalu, menuntut, di antaranya, mengakhiri permusuhan lebih lanjut atau “tindakan-tindakan bodoh”.

Pengiriman balon-balon itu selalu menjadi permasalahan di antara kedua belah pihak.

Seoul sedang mencoba membangun kembali hubungan dengan Pyongyang setelah setahun tidak banyak berhubungan. Bahkan ada dorongan untuk mengubah undang-undang yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Korea Utara melakukan bisnis di wilayah Korea Selatan.

Dengan kebijakan-kebijakan itu, Pemerintah Presiden Moon Jae-in berharap pada akhirnya akan ada perbaikan hak asasi manusia di Korea Utara.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: