Portal Berita Ekonomi Selasa, 14 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:13 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka positif 1,31% pada level 10.756.
  • 21:12 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,14 USD/barel.
  • 21:11 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,77 USD/barel.
  • 21:10 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,51% terhadap Euro pada level 1,1358 USD/EUR.
  • 21:09 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,01% terhadap Poundsterling pada level 1,2621 USD/GBP.
  • 21:08 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka menguat 0,78% pada level 26.279.
  • 21:07 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka menguat 0,68% pada level 3.206.
  • 21:07 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,31% terhadap Yen pada level 107,25 JPY/USD.
  • 21:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.807 USD/troy ounce.
  • 16:14 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,17% pada level 25.772.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 1,67% pada level 2.186.
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup menguat 2,22% pada level 22.784.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 1,77% pada level 3.443.
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,74% pada level 2.632.
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka menguat 0,82% pada level 6.145.

Daerahnya Mau Perpanjang PSBB, Kang Emil Dapat Amanat dari PKS: Perhatikan Dampaknya Buat Anak-Anak!

Daerahnya Mau Perpanjang PSBB, Kang Emil Dapat Amanat dari PKS: Perhatikan Dampaknya Buat Anak-Anak!
WE Online, Jawa Barat -

Menjelang penerapan New Normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai Keputusan Gubernur No. 443/Kep.287-Hukham/2020.

Perpanjangan PSBB bagi wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi (Bodebek) sampai dengan 2 Juli 2020. Sementara itu,  wilayah di luar Bodebek, PSBB diperpanjang hingga 12 Juni 2020.

Merespons keputusan tersebut, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat memberikan tujuh catatan yang ditujukan kepada Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.

Baca Juga: Polisi Bilang PSBB Rupanya Bikin Aksi Perampokan di Jakarta Meningkat Tajam

"Pertama, kami meminta Gubernur Jabar dan jajarannya menjelaskan terkait perbedaan masa perpanjangan PSBB di Bodebek dan luar Bodebek dengan cermat dan jujur," ujar Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu, Sabtu (6/6/2020).

Kang Haru, panggilan akrab Haru Suandharu, menambahkan, poin pentingnya, Gubernur Jabar harus segera mengambil kebijakan yang tidak membingungkan publik.

Kedua, Gubernur Jabar harus menjelaskan kebijakan AKB, khususnya bagi Kabupaten/Kota level biru. Pasalnya, tak satupun wilayah di Jabar yang masuk daftar 102 Kabupaten/Kota yang diizinkan melaksanakan kegiatan produktif.

"Alasan diskresi yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Jabar dapat berakibat buruk. Jabar bisa dianggap tak patuh, tak sinergis dengan pusat. Bahkan, Jabar bisa saja dinilai mempertaruhkan nyawa masyarakatnya," ujar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Dapil Jabar 1, Kota Bandung dan Cimahi ini.

Baca Juga: Waduh, Ada 13 Daerah Dapat Label Zona Kritis di Jabar

Ketiga, kata Kang Haru, sebaiknya Gubernur Jabar beserta jajarannya melakukan uji publik melalui ahli yang kompeten. Tidak melulu yang selama ini sudah menjadi konsultan pemerintahan Jawa Barat saja.

"Sehingga kajian dan kebijakan yang dikeluarkan adalah benar-benar valid dan teruji. Serta, tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Dan tentunya sesuai dengan standar WHO," katanya.

Keempat, PKS meminta Gubernur Jabar mengarusutamakan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

"Kami menyadari dampak ekonomi, sosial dan keamanan akibat Pandemi Covid-19 ini. Namun, jangan pula alasan tersebut menjadi pertimbangan utama sehingga PSBB menjadi longgar. Terlebih saat AKB nanti," katanya.

Baca Juga: Kang Emil Dapat Pesan dari DPRD Fraksi PKS: Segera Ambil Kebijakan yang Tidak Bikin Bingung

Catatan kelima PKS adalah, Gubernur Jabar harus memastikan PSBB dilakukan secara konsisten dan tegas. Jangan sampai wacana AKB membuat warga menjadi lengah dan lalai atas protokol Covid-19.

"Di sini aparat TNI-Polri dilibatkan untuk pengawasan persuasif dan humanis. Pun halnya dengan pemerintahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat untuk tegas selama PSBB masih diterapkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Kang Haru, sarana-prasana kesehatan pun harus dipastikan tersedia dan memadai. Juga bantuan sosial bagi warga miskin dan terdampak harus segera disalurkan dengan perbaikan-perbaikan data yang benar dan bertanggung jawab.

Keenam, Gubernur Jabar harus menaruh perhatian atas dampak COVID-19 terhadap anak-anak. Data Pikobar menunjukkan angka anak-anak (rentang usia 0-19 tahun), positif sebanyak 75 orang, PDP 1.901, ODP 7.872, sembuh 28, dan meninggal satu orang.

Baca Juga: Dirut BPDPKS Dorong Generasi Muda Berkontribusi dalam Perkembangan Industri Sawit Lewat Riset

"Angka ini memprihatinkan. Ironisnya, pengecekan terhadap dewasa masih rendah apalagi terhadap anak-anak. Karena itu, Gubernur Jabar harus membuat langkah-langkah pencegahan penularan terhadap anak. Baik di tatanan keluarga, maupun sekolah," kata Kang Haru.

Gubernur juga harus mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengambil keputusan pembelajaran jarak jauh sampai dengan Desember 2020.

Sehingga, saat penerimaan siswa baru pada bulan Juni-Juli ini, tidak menimbulkan masalah baru sebagai dampak COVID-19.

"Penting pula bagi Gubernur memantau dan memberikan bantuan bagi anak dari keluarga tidak mampu agat tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh," katanya.

Ketujuh atau yang menjadi catatan terakhir, kata Kang Haru, Fraksi PKS menyadari New Normal atau AKB adalah sebuah keniscayaan dan kemestian. Namun, sebagaimana catatan pada poin keempat, kesehatan harus diutamakan.

Karena itu, Gubernur Jawa Barat perlu melakukan kehati-hatian dan kecermatan terhadap setiap kebijakan yang diambil. Tidak terburu-buru, dan selalu menggunakan data terbaru serta analisis yang tepat.

"Perlu kiranya pengalaman New Normal seperti di Perancis dan Jepang yang ternyata malah menaikkan jumlah kasus positif, menjadi pembelajaran. Pengalaman yang sukses-pun misalnya Vietnam harus jadi pembelajaran juga," ucapnya.

Jangan sampai hanya mengambil New Normal-nya saja, tetapi tidak mengambil bagaimana cara penanganan Covid-19 yang sukses maupun yang gagal tersebut.

Untuk itu, kajian komprehensif soal AKB harus dilengkapi dan diuji publik, kemudian disosialisasikan dan diedukasikan secara massif.

"Tidak cukup pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, budaya AKB berupa olah raga teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, makan makanan yang bergizi, baik dan halal, harus juga dikampanyekan sebagai sebuah hikmah dari COVID-19 ini," kata Kang Haru.

Untuk diketahui, ketujuh catatan tersebut merupakan naskah rekomendasi ke-5 yang disarikan dari berbagai input. Baik dari internal PKS Jawa Barat maupun narasumber dan ahli dari berbagai bidang keahlian. 

Partner Sindikasi Konten: Rakyat Merdeka

Baca Juga

Tag: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Jawa Barat (Jabar), COVID-19, Ridwan Kamil, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,881.94 3,842.29
British Pound GBP 1.00 18,422.24 18,237.49
China Yuan CNY 1.00 2,079.00 2,058.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,558.43 14,413.57
Dolar Australia AUD 1.00 10,147.23 10,044.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,878.39 1,859.62
Dolar Singapura SGD 1.00 10,482.74 10,376.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,488.88 16,319.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.68 3,382.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,627.66 13,488.27
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5064.447 33.191 696
2 Agriculture 1078.713 24.908 23
3 Mining 1325.758 41.194 48
4 Basic Industry and Chemicals 767.493 6.916 80
5 Miscellanous Industry 882.386 9.988 52
6 Consumer Goods 1813.377 14.353 57
7 Cons., Property & Real Estate 315.146 -0.912 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 892.581 -1.265 78
9 Finance 1117.565 5.359 93
10 Trade & Service 605.703 2.439 173
No Code Prev Close Change %
1 DOID 157 210 53 33.76
2 PNSE 540 675 135 25.00
3 UANG 440 550 110 25.00
4 INDY 745 930 185 24.83
5 PGUN 324 404 80 24.69
6 PTPW 1,120 1,310 190 16.96
7 KONI 432 500 68 15.74
8 CENT 89 102 13 14.61
9 GWSA 96 110 14 14.58
10 UNIT 146 166 20 13.70
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 100 90 -10 -10.00
2 LPPS 86 80 -6 -6.98
3 DART 258 240 -18 -6.98
4 TCPI 3,740 3,480 -260 -6.95
5 MAPA 2,450 2,280 -170 -6.94
6 SIPD 1,085 1,010 -75 -6.91
7 MARI 58 54 -4 -6.90
8 PRIM 320 298 -22 -6.88
9 KBLI 468 436 -32 -6.84
10 CANI 161 150 -11 -6.83
No Code Prev Close Change %
1 PURA 123 117 -6 -4.88
2 PTBA 2,070 2,170 100 4.83
3 BCAP 159 157 -2 -1.26
4 IPTV 358 360 2 0.56
5 DOID 157 210 53 33.76
6 BBCA 31,000 30,875 -125 -0.40
7 BRIS 474 482 8 1.69
8 ENVY 133 133 0 0.00
9 ERAA 1,315 1,380 65 4.94
10 BBRI 3,110 3,160 50 1.61