Sudan Mulai Lobi-lobi IMF Agar Kembali Dapat Utang

Warta Ekonomi, Khartoum -

Menteri Keuangan Sudan Ibrahim Elbadawi mengatakan, Sudan akan memulai pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini. Pembicaraan tersebut dijadwalkan mengenai program non-dana yang dapat membuka kembali jalan dukungan keuangan internasional.

Pembicaraan itu menandai pencairan dalam hubungan Sudan dengan IMF. Sebab hingga saat ini negara tersebut belum dapat memanfaatkan dukungan IMF atau Bank Dunia karena Amerika Serikat (AS) masih mendaftar negara itu sebagai sponsor negara terorisme. Sudan pun memiliki tunggakan utang IMF senilai 1,3 miliar dolar AS.

"Pekan ini Sudan memulai negosiasi untuk menyepakati program termonitor yang berupaya membuka pintu bagi pembiayaan dan investasi internasional dalam pengembangan besar, infrastruktur, pembangunan perdamaian, dan proyek-proyek penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda," kata Elbadawi di Twitter resminya.

Direktur komunikasi IMF Gerry Rice mengatakan, Sudan telah mengajukan pembicaraan, yang dia harapkan akan selesai sekitar pekan keempat Juni. Menurutnya, program itu akan menjadi cara bagi Sudan untuk menunjukkan rekam jejak implementasi kebijakan yang baik.

"Dengan menunjukkan rekam jejak seperti itu, itu dapat membantu Sudan menuju membersihkan tunggakannya kepada IMF, yang pada gilirannya, dan ini kuncinya, dapat membuka pembiayaan dari sumber lain juga," kata Rice.

Pada Oktober tahun lalu, Elbadawi mencatat, bahwa Sudan memiliki utang sekitar 62 miliar dolar AS, termasuk tunggakan sekitar 3 miliar dolar AS untuk lembaga keuangan internasional. Setelah Presiden Omar al-Bashir dicopot dari kekuasaan pada April 2019, AS mengindikasikan bahwa mereka bersedia bekerja untuk mengeluarkan Sudan dari daftar terorisme.

Pejabat Sudan baru-baru ini mengatakan mereka berharap Khartoum akan segera dihapus dari daftar negara teror. Khartoum sangat membutuhkan bantuan keuangan untuk mengatur kembali ekonominya. Inflasi telah berjalan hampir 100 persen dan mata uang neagra itu jatuh ketika pemerintah mencetak uang untuk mensubsidi roti, bahan bakar, dan listrik.