Bappenas Lakukan Tes Cepat kepada 2.000 Pegawai

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian PPN/Bappenas menggelar tes cepat (rapid test) untuk lebih dari 2.000 pegawai yang diselenggarakan mulai 8 hingga 12 Juni 2020. Tes cepat ini bertujuan untuk mewujudkan kantor produktif dan aman Covid-19 serta mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

"Tentunya, tujuannya adalah untuk memastikan para pegawai aman dari Covid-19. Meskipun ini bukan tes yang ideal, ini merupakan tes awal. Misalnya, ada yang perlu ditindaklanjuti, nanti akan ditindaklanjuti dengan tes PCR dan ini akan dilakukan berkala, jadi tidak hanya sekali. Tentunya kita tidak berharap ada yang terindikasi positif ya, tapi kita berjaga-jaga akan dilakukan secara berkala," jelas Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga saat meninjau pelaksanaan Rapid Test hari pertama di area parkir Bappenas, Menteng, Senin (8/6/2020).

Baca Juga: Kepala Bappenas Matangkan Skema New Normal dengan Daerah

Dalam pelaksanaan rapid test ini, Bappenas tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19, di antaranya menerapkan physical distancing dalam antrean dan tempat duduk, memastikan penggunaan masker, serta menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Apabila hasil tes reaktif, akan ditindaklanjuti dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Saat ini, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan kebijakan kombinasi Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) dengan jumlah pimpinan dan pegawai yang masuk kantor tidak lebih dari 30%," tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas pegawai, selain fasilitas bus antar jemput dari Depok dan Bekasi, Bappenas menambah fasilitas antar jemput bagi pegawai yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan membutuhkan transportasi umum. Terdapat empat titik lokasi penambahan di sejumlah stasiun, yakni Stasiun Bogor, Stasiun Bojonggede, Stasiun Citayam, dan Stasiun Depok.

"Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan, baik penambahan armada atau titik jemputan. Saat ini, sudah ada beberapa usulan tambahan titik penjemputan. Kita hindarkan teman-teman dari transportasi yang berisiko tinggi," ujar Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas, Thohir Afandi.

Kebijakan kombinasi WFH dan WFO merupakan langkah penyesuaian masa transisi pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini tengah diterapkan di DKI Jakarta.