Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak sistem pemilu diberikan sesuai porsi yang lebih demokrasi.
Terlebih, dengan ambang batas 20 persen sekarang ini membuat peluangnya terbatas. Karena itu, ia mendesak ambang batas menjadi 0 persen.
"Menurut sy yg terbaik presidential threshold nol persen, tp kalau harus ada pembatasan ya maksimum 10 persen. Agar lebih banyak pilihan di meja hidangan demokrasi." katanya, dalam akun Twitternya, yang senada dengan Mantan Menko Kemaritiman era Presiden Jokowi Rizal Ramli, Selasa (9/6/2020).
Baca Juga: Nah Lho, Jubir Jokowi Dikata-katain Roy Suryo, Kenapa Lagi Nih?
Baca Juga: Meski Turun, Maruarar Sirait Sebut: Jokowi Sudah Bekerja Keras dan PDIP Tetap Nomor Satu
Sebelumnya, Rizal menyebut ambang batas itu jadi landasan demokrasi kriminal. Ia pun mengungkapkan sistem pemilihan umum di Indonesia bisa menjadi demokrasi kriminal.
Sebabnya, menurutnya, batas ambang atau biasa disebut parlementry threshold cuma jadi bahan pemerasan.
"Threshold itu “sekrup pemerasan”, alat untuk memaksa calon2 Bupati (Rp10-50M), Gubernur (Rp50-200M) dan Presiden (RpI-1,5 Trilliun) membayar upeti kepada partai2. Inilah basis dari demokrasi kriminal." cuitnya dalam akun Twitternya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
