Portal Berita Ekonomi Selasa, 07 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.784 USD/troy ounce.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,32% di awal sesi I.

Lebih Garang dari Jokowi, Menteri Ini Ancam Pelaku Korupsi Dana Covid-19 Dihukum Mati!

Lebih Garang dari Jokowi, Menteri Ini Ancam Pelaku Korupsi Dana Covid-19 Dihukum Mati!
WE Online, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar pejabat, baik itu pusat maupun daerah, tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana terutama saat pandemi Covid-19. Jika ada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran bencana, maka bisa dihukum mati.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat video conference (vicon) Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (15/6/2020) siang.

Saat ini, lanjutnya, penggunaan anggaran bencana pada pandemi Covid-19 sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Covid-19.

Baca Juga: Gak Main-Main, Kalau Ada yang Niat Korupsi, Jokowi: Silakan Gigit Keras!

"Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan UU yang berlaku," tandas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menekankan tiga hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pengawasan anggaran selama kondisi darurat bencana. Pertama, tidak boleh mencari-cari kesalahan. Kedua, dalam proses pengawasan anggaran agar tidak sampai tumpang tindih. Jika sudah diawasi oleh BPKP, maka tidak perlu kepolisian atau kejaksaan ikut memeriksa. Begitu pun sebaliknya.

"Ketiga, jangan sampai pengawasan penggunaan anggaran bencana ini menjadi industri hukum. Yang salah jadi benar atau yang benar jadi salah. Ini agar benar-benar dicamkan untuk semua aparat penegak hukum," tegasnya.

Partner Sindikasi Konten: SINDOnews

Baca Juga

Tag: Mahfud MD, Joko Widodo (Jokowi), Korupsi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,897.77 3,858.57
British Pound GBP 1.00 18,246.90 18,058.10
China Yuan CNY 1.00 2,071.43 2,050.56
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,619.74 14,474.27
Dolar Australia AUD 1.00 10,172.42 10,063.96
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,886.39 1,867.60
Dolar Singapura SGD 1.00 10,498.92 10,390.72
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,477.91 16,312.50
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,415.83 3,377.89
Yen Jepang JPY 100.00 13,571.98 13,435.69
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 4988.866 15.072 695
2 Agriculture 1045.460 10.258 22
3 Mining 1286.898 18.399 48
4 Basic Industry and Chemicals 757.405 6.942 80
5 Miscellanous Industry 875.383 0.445 52
6 Consumer Goods 1815.510 0.031 57
7 Cons., Property & Real Estate 319.383 -1.778 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 894.669 -2.909 78
9 Finance 1078.408 5.109 93
10 Trade & Service 606.641 1.044 173
No Code Prev Close Change %
1 UANG Tbk. 125 168 43
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Code Prev Close Change %
1 AMFG Tbk. 2,860 2,660 -200
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Code Prev Close Change %
1 TOWR Tbk. 1,090 1,110 20
2
3
4
5
6
7
8
9
10