Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 1,14% pada level 25.477.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,11% pada level 2.183.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,87% pada level 22.587.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,83% pada level 3.414.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,16% pada level 2.626.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,46% pada level 6.147.
  • 16:04 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,29% terhadap Yuan pada level 7,01 CNY/USD.
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,17% terhadap Dollar AS pada level 14.450 IDR/USD.

Aturan PNBP Masih Dikaji, Benih Lobster Sudah Diekspor

Aturan PNBP Masih Dikaji, Benih Lobster Sudah Diekspor
WE Online, Jakarta -

Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi, di saat aturan final belum dikeluarkan, justru sudah ada dua perusahaan yang mengekspor benih bening lobster (puerelus) sebanyak 14 koli pada Jumat (12/6) lalu. Ekspor dilakukan mendahului aturan baku.

 

Karena kebutuhan untuk cepat melakukan ekspor, dikabarkan, KKP sendiri mengusulkan untuk diterapkan penarikan PNBP Khusus, sambil menanti adanya aturan yang tetap.

 

“Tampaknya hal itu (PNBP khusus) ada diusulkan juga oleh KKP, dan lagi kami koordinasikan bersama,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/6/2020).

 

Baca Juga: KPPU Sentil Soal Aturan Ekspor Lobster Agar Tak Terjadi Monopoli

 

Saat ditanya lebih jauh, akan dimasukan ke pos PNBP apa, Askolani belum bisa menjelaskan lebih rinci mengingat revisi PP PNBP KKP saat ini masih dibahas. “Hal itu lagi diriview,” serunya.

 

Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo saat dimintai penjelasannya mengatakan, sepengetahuannya, tidak diatur mekanisme khusus PNBP untuk udang. “Yang ada perijinan kapal dan izin tangkap. Cek PP PNBP KKP. Kalau masalah ekspor nya ada di BC (Bea Cukai),” ucapnya.

 

Kepala Subdirektorat Komunikasi Dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea Cukai Deni Surjantoro sendiri membenarkan, Jumat (12/6), ada 2 Perusahan yakni PT ASSR dan PT TAM yang mengekspor benih lobster ke Vietnam. Ia merinci, PT ASR mengirimkan live lobster fry kurang lebih 7 koli atau sekitar 37.500 ekor. Sedangkan PT TAM mengirim juga live lobster fry kurang lebih 7 koli dengan 60 ribu ekor benih hidup.

 

Deni menjelaskan, barang kiriman tersebut masuk di dalam sistem DJBC, Jumat (12/6) sekitar pukul 12.30. “Karena masuk dalam sistem berarti persyaratan sudah ada di dalam sistem, yaitu sertifikat karantina ikan termasuk di dalamnya kuitansi PNBP,” tuturnya.

 

Menurut Deni, pihaknya sudah mengkonfirmasi ulang ke Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bandara Soekarno Hatta, sebelum barang dizinkan untuk diekspor.

 

“Menurut mereka sudah betul dan memenuhui persyaratan. Intinya dari BC selama syarat lengkap, kami merilis. Kemudian mengenai Permen KKP nomor 12 itu diundangkan tanggal 5 Mei 2020. Dalam Permen itu disebut bahwa Permen KPP terdahulu No 56 (2016) dicabut dan tidak berlaku. Setelah konfirmasi ulang kami menyetujui ekspor itu,” ucapnya.

 

Baca Juga: Upaya Mencegah Kecurangan Ekspor Lobster

 

Di kesempatan berbeda, sumber di DJBC sempat menyebut, benih lobster yang akan dieksor, sempat disegel DJBC Soekarno-Hatta. Pasalnya, saat itu, eksportir tidak memenuhi persyaratan bea keluar dan PNBP, kuota, serta ukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

 

Untuk diketahui, sebelum ekspor dilakukan, perusahaan pengekspor seharusnya lebih dulu melunasi PNBP per benih yang besarannya Rp 5.000 per ekor. Namun, faktanya, ekspor tetap bisa dilakukan dengan armada carter (VN 5630) pada 12 Juni pukul 14.30 dari Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta WIB dengan tujuan Kota Chi Minh City.

 

Terhadap hal ini, pengamat sektor perikanan yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menganggap, saat ini Menteri Kelautan dan Perikanan teledor. Pasalnya, membuka keran ekspor untuk benih lobster tangkap, sama saja mengabaikan status lobster yang sudah over exploited di 11 wilayah perikanan Indonesia.

 

Di sisi lain, budidaya lobster khususnya pembenihan dan pembesaran di dalam negeri tengah giat-giatnya dilakukan masyarakat di banyak sentra budidaya lobster. Mulai dari Lombok, Sumatera, Jawa Barat sampai Aceh.

 

“Di tengah menggeliatnya usaha budidaya dalam negeri, justru diabaikan,” cetusnya.

 

Kemudian, lanjut Halim, Permen 12/ 2020 tidak didasarkan pada hasil kajian yang ada. Ia merujuk UU Perikanan yang menyebutkan, setiap kegiatan pengelolaan perikanan untuk jenis lobster, harus didahului hasil kajian. Sampai detik ini, imbuhya, hasil kajian dari komisi nasional sumber daya ikan, terakhir dilakukan tahun 2017. Artinya, kjaian tersebut dilakukan oleh menteri kelautan perikanan sebelumnya yang hustru melarang ekspor benih lobster.

 

“Menteri kelautan saat ini membolehkan ekspor benih lobster tapi tidak punya dasar. Ini bagaimana, status kajiannya merah dan kuning kok bisa diekspor?,” cetusnya.

 

Selanjutnya, ia juga mempermasalahkan penerbitan izin kepada 18 lebih perusahaan eksportir benih lobster yang terbit tanpa didahului oleh adanya peraturan pelaksana dari Permen 12/2020.

 

“Itu (permen 12/2020) belum ada peraturan pelaksananya. Setelah ada juklak-juknis baru kemudian bisa dilaksanakan uji, termasuk dilihat rekam jejak apakah perusahaan pengekspor ini pernah melakukan budidaya,” tuturnya.

 

Ia menegaskan, pemberian atau aktivitas ekspor yang sudah berjalan ini merupakan suatu pukulan kepada penegak hukum yang begitu mudahnya 'dikangkangi' oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Baca Juga: Komitmen KKP Majukan Budidaya Lobster Sejalan dengan Pengetatan Ekspor Benih

 

Namun, Koordinator Penasihat Menteri KKP Rokhmin Dahuri justru berpendapat, kebijakan ekspor benih lobster ini merupakan kebijakan yang tepat dari sisi ekonomi dan ekologi. Ia menuturkan, saat KKP dipimpin Susi Pudjiastuti, semua penangkapan benih lobster dilarang, baik untuk budidaya sendiri apalagi ekspor.

 

Padahal, survival rate (kemampuan hidup benih lobster hingga dewasa) budidaya lobster di Indonesia saja hanya sebesar 30%. Jauh dibandingkan dengan survival rate Vietnam yang mecapai 70-80%. Jika di alam liar, lobster yang mampu hidup sampai dewasa hanya 0,01% dari total jumlah benih.

 

“Jadi ekspor secara terbatas ini sudah benar, apalagi banyak orang terdampak Covid 19, jika benih dibeli sekitar Rp10 ribu per ekor, maka akan ada perputaran sekitar Rp3,6 triliun, di NTB, NTT, selatan Jawa, Nias dan lainnya,” tuturnya.

 

Asumsi Rp3,6 triliun itu muncul dari rata-rata jumlah benur yang bisa diekspor yakni sejuta ekor per hari, dengan harga rata-rata sekitar US$3 perekor.

Baca Juga

Tag: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lobster, Bea Cukai

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Rahmad

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,888.90 3,849.18
British Pound GBP 1.00 18,294.87 18,111.39
China Yuan CNY 1.00 2,081.25 2,059.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,584.56 14,439.44
Dolar Australia AUD 1.00 10,115.85 10,013.75
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,881.68 1,862.94
Dolar Singapura SGD 1.00 10,472.15 10,367.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,538.89 16,369.99
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,417.59 3,379.23
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.00 13,465.86
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5079.122 14.675 696
2 Agriculture 1082.119 3.406 23
3 Mining 1314.351 -11.407 48
4 Basic Industry and Chemicals 779.246 11.753 80
5 Miscellanous Industry 890.379 7.993 52
6 Consumer Goods 1834.167 20.790 57
7 Cons., Property & Real Estate 311.880 -3.266 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 889.143 -3.438 78
9 Finance 1118.444 0.879 93
10 Trade & Service 605.111 -0.592 173
No Code Prev Close Change %
1 INDO 118 159 41 34.75
2 WOWS 50 67 17 34.00
3 AGRO 154 206 52 33.77
4 NIKL 500 625 125 25.00
5 SMBR 328 410 82 25.00
6 UANG 550 685 135 24.55
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 MBTO 64 79 15 23.44
9 DADA 88 104 16 18.18
10 KMTR 238 274 36 15.13
No Code Prev Close Change %
1 TALF 230 214 -16 -6.96
2 INCI 505 470 -35 -6.93
3 TCPI 3,480 3,240 -240 -6.90
4 HDFA 160 149 -11 -6.88
5 TNCA 160 149 -11 -6.88
6 CENT 102 95 -7 -6.86
7 POLL 5,100 4,750 -350 -6.86
8 DNAR 268 250 -18 -6.72
9 CANI 150 140 -10 -6.67
10 SOFA 90 84 -6 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 482 490 8 1.66
2 PURA 117 121 4 3.42
3 DOID 210 216 6 2.86
4 KAEF 1,195 1,340 145 12.13
5 BBRI 3,160 3,170 10 0.32
6 TOWR 1,065 1,065 0 0.00
7 INDY 930 920 -10 -1.08
8 TLKM 3,090 3,080 -10 -0.32
9 INAF 1,025 1,180 155 15.12
10 PTBA 2,170 2,140 -30 -1.38