Portal Berita Ekonomi Rabu, 15 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup melemah 1,14% pada level 25.477.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,11% pada level 2.183.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup melemah 0,87% pada level 22.587.
  • 16:06 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,83% pada level 3.414.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup melemah 0,16% pada level 2.626.
  • 16:05 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,46% pada level 6.147.
  • 16:04 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,29% terhadap Yuan pada level 7,01 CNY/USD.
  • 16:04 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,17% terhadap Dollar AS pada level 14.450 IDR/USD.

DPR Minta KPPU Usut Persoalan Ekspor Benih Lobster

DPR Minta KPPU Usut Persoalan Ekspor Benih Lobster
WE Online, Jakarta -

Ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) dianggap bermasalah.

Di saat aturan belum jelas tersebut dan kabar ada permainan penunjukan perusahaan, ekspor lobster sudah dilakukan pada pekan lalu. DPR curiga dan akan mengevaluasi aturan tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga akan turun tangan.

Anggota Komisi IV Andi Akmal Pasludin berhadap aturan tersebut akan dievaluasi, Menurutnya, meski domain eksekutif untuk mengambil kebijakan namun, rakyat terus mengawasi.

"Kita akan evaluasi. rakyat memonitor dan kita akan menggunakan hak kami untuk mengawasi. Yang namanya keputusan kan bisa berubah. UU saja bisa berubah kan. DPR sudah memberikan cacatan-catanan tetapi tetap ngotot dan semangat ekspor ya silakan." kata Andi Akmal kepada wartawan, Kamis (18/6/2019).

Baca Juga: Aturan PNBP Masih Dikaji, Benih Lobster Sudah Diekspor

Yang aneh, kata dia, hanya beberapa perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk ekspor. Ada juga kabar yang menyebutkan adanya penunjukan perusahaan kargo tertentu menangani pengiriman benih lobster. Hal itu pun menjadi pertanyaan besar di Komisi IV. Ada peraturan yang menegaskan harus ada uji publik terhadap kesemua perusahaan yang dipilih. Namun, uji publik ini tak diumumkan. Andi Akmal pun meminta KPPU turun tangan.

Andi Akmal kembali mengingatkan, jangan sampai ekspor lobster karena kepentingan politik apalagi bisnis semata.  

"Ini yang menjadi pertanyaan besar kita. Saya kira perlu KPPU turun tangan dan menyeldiliki apa alasannya hanya memberikan izin ke beberapa perusahaan saja. Jangan sampai 16 perusahaan iti bertindak seperti monopoli. Dia hanya beli dari pengumpul-pengumpul kemudian dia memainkan harga," tuturnya.

Di kesempatan lain, Komisioner KPPU Guntur Saragih menegaskan, terkait dengan izin terhadap pelaku usaha, sesuai dengan UU 5 1999, pada prinsipnya, tidak memberikan diskriminasi terhadap kesempatan usaha.

"KPPU dapat melakukan penyelidikan baik melalui laporan maupun inisiatif," tegasnya.

Untuk langkah inisiatif dasarnya UU No 5 Tahun 1999 sebagai upaya mencegah adanya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di kalangan pelaku usaha, maka UU No 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang betugas menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha bertentangan dengan UU No 6 Tahun 1999.

Terhadap hal ini, Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mempersilakan publik mengadukan masalah ekspor tersebut ke KPPU. Hal itu juga disampaikannya mengenai sinyelemen penunjukan perusahaan kargo teertentu dalam pengiriman lobster tersebut.

"Saya tidak tahu mengenai itu (soal kargo). Tetapi dulu waktu kami presentasi di depan Pak Menteri, kami berpikir kenapa kargonya bukan punya kita, misalnya Garuda kita sehingga semua orang bebas mengirimkan melalui Garuda kita. Tapi kalau Anda tidak puas dengan itu, jalurnya juga ada. Anda bisa ke KPPU, misalnya," katanya.

Baca Juga: KPPU Sentil Soal Aturan Ekspor Lobster Agar Tak Terjadi Monopoli

Effendi melanjutkan, Menteri KKP sudah mengatakan siap terbuka untuk dikritik dan hal-hal seperti itu. "Jadi kalau anda tanyakan, kok sudah ada lembaga, asosiasi, pengekspor lobster? Ya tanyakan mengenai prosesnya bagaimana, penjaringannya dimana, diumumkannya di mana. Itu terkait dengan UU Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

"Kalau Anda tanya kok dipaksa kargonya disana? Tanyakan melalui UU anti-monopoli. Semuanya ada," imbuhnya.

Dia membaca dari berbagai media penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum ada, tapi barangkali ada mekanisme tertentu dan itu harus dicermati hati-hati.

Persoalan ekspor benih lobster ini mendapat sorotan banyak pihak. Kepala Subdirektorat Jenderal Humas Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, ekspor benih lobster sudah dilakukan, oleh T TAM dan PT ASL pada 12 Juni 2020 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan data Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, ekspor benih lobster PT TAM dan PT ASL dikemas dalam 7 koli. PT TAM mengekspor benih lobster sebanyak 60.000 ekor, sedangkan PT ASL sekitar 37.500 ekor

Ekspor ini dinilai janggal. Karena Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) masih menggodok Peraturan Menteri Keuangan terkait ekspor benih lobster dan mekanisme pungutan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Anehnya, ketika aturan final belum dikeluarkan, justru sudah ada dua perusahaan yang mengekspor.  

Direktur PNBP Kemenkeu, Wawan Sunarjo saat dimintai penjelasan mengatakan, sepengetahuannya, tidak diatur mekanisme khusus PNBP untuk udang. "Yang ada perijinan kapal dan izin tangkap. Cek PP PNBP KKP. Kalau masalah ekspor nya ada di BC (Bea Cukai)," ucapnya.

Baca Juga

Tag: Ekspor, Lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Antara/Nova Wahyudi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,888.90 3,849.18
British Pound GBP 1.00 18,294.87 18,111.39
China Yuan CNY 1.00 2,081.25 2,059.36
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,584.56 14,439.44
Dolar Australia AUD 1.00 10,115.85 10,013.75
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,881.68 1,862.94
Dolar Singapura SGD 1.00 10,472.15 10,367.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,538.89 16,369.99
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,417.59 3,379.23
Yen Jepang JPY 100.00 13,605.00 13,465.86
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5079.122 14.675 696
2 Agriculture 1082.119 3.406 23
3 Mining 1314.351 -11.407 48
4 Basic Industry and Chemicals 779.246 11.753 80
5 Miscellanous Industry 890.379 7.993 52
6 Consumer Goods 1834.167 20.790 57
7 Cons., Property & Real Estate 311.880 -3.266 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 889.143 -3.438 78
9 Finance 1118.444 0.879 93
10 Trade & Service 605.111 -0.592 173
No Code Prev Close Change %
1 INDO 118 159 41 34.75
2 WOWS 50 67 17 34.00
3 AGRO 154 206 52 33.77
4 NIKL 500 625 125 25.00
5 SMBR 328 410 82 25.00
6 UANG 550 685 135 24.55
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 MBTO 64 79 15 23.44
9 DADA 88 104 16 18.18
10 KMTR 238 274 36 15.13
No Code Prev Close Change %
1 TALF 230 214 -16 -6.96
2 INCI 505 470 -35 -6.93
3 TCPI 3,480 3,240 -240 -6.90
4 HDFA 160 149 -11 -6.88
5 TNCA 160 149 -11 -6.88
6 CENT 102 95 -7 -6.86
7 POLL 5,100 4,750 -350 -6.86
8 DNAR 268 250 -18 -6.72
9 CANI 150 140 -10 -6.67
10 SOFA 90 84 -6 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 482 490 8 1.66
2 PURA 117 121 4 3.42
3 DOID 210 216 6 2.86
4 KAEF 1,195 1,340 145 12.13
5 BBRI 3,160 3,170 10 0.32
6 TOWR 1,065 1,065 0 0.00
7 INDY 930 920 -10 -1.08
8 TLKM 3,090 3,080 -10 -0.32
9 INAF 1,025 1,180 155 15.12
10 PTBA 2,170 2,140 -30 -1.38