Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) akan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengecek sistem di PT PLN (Persero) terkait banyaknya aduan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik pada awal Juni 2020.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya akan meminta data pelanggan yang dijadikan sampel dari sistem PLN dan juga akan meminta BSSN memeriksa sistem PLN untuk memastikan keamanan serta konsistensi sistem valuasi tagihan.
"Tim juga berencana untuk melakukan survei lapangan langsung ke rumah pelanggan yang melakukan pengaduan dan menjadi sampel," katanya dalam rapat koordinasi virtual dengan Kementerian ESDM dan PLN, Rabu (17/6/2020).
Baca Juga: Lonjakan Tagihan Listrik, Dirut PLN Berkelit: Tak Ada Subsidi Silang!
Kemenkomarves mengadakan rapat koordinasi virtual ini menyusul pengaduan dari masyarakat terkait lonjakan tarif listrik. Dalam rapat tersebut, Purbaya meminta masukan dari Kementerian ESDM dan penjelasan dari PLN mengenai apa yang sedang terjadi.
Berdasarkan dari penjelasannya yang diterimanya dari PLN, Purbaya mengatakan, ada komunikasi yang kurang lancar terhadap melonjaknya tagihan listrik di masyarakat.
"Untuk menjamin transparansi dan memenihi harapan masyarakat, saya akan sampling 50 (lebih 10 persen) dari total (aduan) pengadu. Rekening pelanggannya akan saya lihat catatannya 12 bulan ke belakang," ujar Purbaya.
"Supaya masyarakat mengerti kalau kita sudah betul-betul double check. Kami akan publikasikan ceknya seperti apa sehingga tidak pertanyaan yang meragukan lagi," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
