Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Politisi Partai Demokrat, Herman Khaeron, ikut mengkritisi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang ditunda oleh pemerintah. Menurut dia, jika terjadi penolakan berarti ada yang keliru dari RUU HIP.
"Jika memang RUU HIP memiliki tujuan mulia, tidak mungkin rakyat bereaksi," tulis Herman lewat Twitter yang dikutip Sabtu, 20 Juni 2020.
Baca Juga: Jokowi Angkat Bicara Soal PKI yang Diributkan di RUU HIP
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan jika gelombang besar rakyat mengkritisi maka sebaiknya pengusul RUU HIP harus melakukan evaluasi. "Jangan dikira pikiran dan isi kepala Anda saja yang benar dan rakyat salah," ujarnya.
Polemik Rancangan Undang-undangan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih panas, meski pemerintah sudah menegaskan minta DPR RI sebagai pengusul untuk menunda pembahasannya. Sebab, pemerintah fokus pada penanganan penyebaran dan pencegahan virus corona atau Covid-19.
Namun, PDI Perjuangan kembali menjadi sasaran tembak sebagai pengusul RUU HIP. Lantas, PDI Perjuangan membantahnya melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurut dia, polemik RUU HIP khususnya Pasal 7 bukan dari PDI Perjuangan. Namun, ia tidak mau menyebutkan fraksi yang mengusulkan RUU HIP di lembaga legislatif karena alasan etika.
"Tapi kami wajib menghormati bahwa sembilan fraksi di Badan Legislasi memiliki hak bicara untuk mengemukakan pendapat, pikiran, konsepsi," kata Basarah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
