Portal Berita Ekonomi Senin, 13 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:01 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,66% di akhir sesi II.
  • 13:08 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 40,26 USD/barel.
  • 13:07 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 42,97 USD/barel.
  • 13:05 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,27% terhadap Euro pada level 1,1330 USD/EUR.
  • 13:04 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,32% terhadap Poundsterling pada level 1,2663 USD/GBP.
  • 13:03 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,02% terhadap Yen pada level 106,91 JPY/USD.
  • 13:02 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.807 USD/troy ounce.

Kenapa Uji Materiil UU Penyiaran Mesti Dilakukan?

Kenapa Uji Materiil UU Penyiaran Mesti Dilakukan?
WE Online, Jakarta -

Perkembangan pesat internet sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi telah membawa peradaban manusia modern memasuki era digital. Internet of Things (IoT) menjadi sebuah keniscayaan dan telah melahirkan berbagai macam platform digital yang dikenal dengan layanan Over the Top (OTT).

Secara garis besar layanan OTT bisa dibedakan ke dalam dua klasifikasi yakni layanan aplikasi melalui internet dan layanan konten melalui internet berupa penyediaan semua bentuk informasi digital. Berdasarkan klasifikasi itu, layanan OTT yang output-nya berupa layanan konten melalui internet sebenarnya telah masuk kategori ?siaran? apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran.

Layanan Over the Top (OTT) yang berupa layanan konten pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran yang harus tunduk pada Undang-Undang Penyiaran. Mengingat, layanan OTT menjadi bisnis model baru di industri penyiaran, sehingga harus memperoleh kepastian hukum.

Baca Juga: Roy Suryo Nilai Perlu Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis Internet & Konvensional

Untuk memberikan kepastian hukum atas persoalan itu, maka diajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran khusunya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 ke Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya kepastian hukum terkait dengan apakah layanan OTT tunduk pada UU Penyiaran atau tidak, sehingga telah menimbulkan pembedaan perlakuan antara penyelenggara penyiaran konvensional dengan penyelenggara penyiaran berbasis internet seperti layanan OTT.

?Ini penting agar dapat menciptakan level of playing field sesuai amanat konstitusi. Hal itu bisa terwujud jika layanan OTT yang melakukan aktivitas penyiaran juga tunduk pada UU Penyiaran,? kata M. Imam Nasef dari TKNP Lawfirm, ditulis Selasa (23/6/2020).

Baca Juga: Penyiaran Berbasis Internet Juga Harus Tunduk Legislasi!

Lebih dari itu, Imama menuturkan bahwa perlu tujuan dibentuknya UU Penyiaran untuk melindungi kedaulatan nasional di bidang penyiaran. Oleh karenanya di dalamnya diatur mengenai asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia. Bahkan di dalamnya juga diatur tentang pedoman mengenai isi dan perilaku siaran. Konsekuensinya apabila ada aktivitas penyiaran yang menyimpang dari aturan tersebut, Negara bisa menindak secara tegas.

?Nah, apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak tunduk pada UU Penyiaran, maka hal tersebut akan mengancam kedaulatan nasional kita di bidang penyiaran,? tandasnya.

Baca Juga

Tag: Digital Business, Digital, RUU Penyiaran

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,881.94 3,842.29
British Pound GBP 1.00 18,422.24 18,237.49
China Yuan CNY 1.00 2,079.00 2,058.20
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,558.43 14,413.57
Dolar Australia AUD 1.00 10,147.23 10,044.82
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,878.39 1,859.62
Dolar Singapura SGD 1.00 10,482.74 10,376.94
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,488.88 16,319.04
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.68 3,382.67
Yen Jepang JPY 100.00 13,627.66 13,488.27
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40