AIIB Utangi Indonesia Rp14,15 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan menggelontorkan pinjaman senilai US$1 miliar atau sekitar Rp14,15 triliun untuk dua proyek di Indonesia. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung rencana pemerintah Indonesia untuk memperkuat jaring pengaman sosial negara, meningkatkan respons kesehatan, dan membendung penurunan ekonomi dari krisis kesehatan virus corona.

"Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak negara berkembang untuk melakukan langkah yang sulit untuk memenuhi kebutuhan mendesak warganya. Dukungan AIIB untuk Indonesia akan berkontribusi pada upaya pemerintah untuk menavigasi tantangan ini selama masa yang sangat tidak menentu," kata Wakil Presiden AIIB, Operasi Investasi, D.J. Pandian pada Ranu (24/6/2020).

Baca Juga: Defisit APBN Bengkak Picu Utang, Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab!

Adapun pinjaman itu diberikan dalam dua program. Pertama, US$750 juta akan digunakan untuk memperkuat bantuan ekonomi untuk bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah, rumah tangga miskin dan rentan, serta memperkuat sistem kesehatan negara.

Kedua, pinjaman US$250 juta akan digunakan untuk memperkuat respons kesehatan langsung pemerintah yang mencakup kesiapan untuk pengujian, pengawasan, pencegahan, dan pengobatan Covid-19, serta kesiapan rumah sakit.

"Pandemi ini diperkirakan akan makin membebani sistem kesehatan Indonesia. Sementara itu, proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diperkirakan turun tajam dari proyeksi 5% menjadi 2,3%. Bahkan, diperkirakan kehilangan pekerjaan akibat penutupan ekonomi bisa berada dalam kisaran satu juta hingga tujuh juta," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Suahasil Nazara menambahkan bahwa pinjaman ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperluas program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari Covid-19.

"Kami menghargai AIIB untuk respons cepat dan fleksibilitas terhadap kebutuhan mendesak negara-negara anggota selama krisis kesehatan dan ekonomi," ucap Suahasil.