Portal Berita Ekonomi Minggu, 12 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

Berantas Korupsi, KPK Perkuat Sinergi dengan 34 Kepala Daerah

Berantas Korupsi, KPK Perkuat Sinergi dengan 34 Kepala Daerah
WE Online, Jakarta -

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak 34 Kepala Daerah untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini yang menjadi tanggung jawab bersama.

"Kami sangat memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal, dan transfer keuangan daerah. Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye," kata Firli dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK dengan gubernur se-Indonesia yang dilakukan secara daring di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga: KPK Bakal Menyerah Lawan Sofyan Basir?

Namun demikian, lanjut Firli, gubernur harus mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini karena keselamatan warga adalah yang utama. Untuk itu, Firli meminta kepala daerah dapat bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan menciptakan inovasi dan langkah-langkah penanganan Covid-19 yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

"KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi. Yang terakhir kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja," ujarnya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganann Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ia juga berharap sinergi yang terbangun antara pengawas internal di daerah dan pihaknya sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.

"Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud," kata Ateh.

Sebagai catatan dari hasil evaluasi BPKP, Ateh menjelaskan, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret terkait upaya pemulihan ekonomi daerah. Salah satunya dengan menyusun rencana kegiatan penanganan dampak ekonomi di daerah.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Simanjuntak mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan puluhan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka merespons situasi terkini.

Pihaknya juga menyadari ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD pasca refocusing anggaran yang meliputi 3 fokus kegiatan yaitu penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisasi risiko kebocoran APBD.

"Pemda agar menetapkan urutan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dan, menerapkan prinsip money follow program," katanya.

Pihaknya juga mengingatkan agar kepala daerah mendorong APIP melakukan pendampingan dan pengawasan agar refocusing tidak hanya cepat untuk mengakomodasi 3 fokus tersebut, tetapi juga kehati-hatian dengan berkoordinasi kepada institusi pengawasan lainnya seperti BPK, BPKP bahkan aparat penegak hukum.

Melalui rapat koordinasi dan dialog interaktif ini, KPK memfasilitasi koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di pusat, khususnya terkait sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai amanat Undang Undang, KPK berwenang melakukan upaya pencegahan korupsi. Sejak 2016, KPK melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dengan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di 34 provinsi meliputi 542 pemda di seluruh Indonesia.

Selain itu, sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong 51 Kementerian/Lembaga dan 542 pemda untuk menjalankan 11 aksi yang diturunkan menjadi 27 sub-aksi terkait 3 fokus Stranas PK. Ketiga fokus tersebut adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Baca Juga

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korupsi

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/M Risyal Hidayat

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,885.96 3,846.27
British Pound GBP 1.00 18,342.22 18,158.27
China Yuan CNY 1.00 2,081.13 2,059.98
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,573.51 14,428.50
Dolar Australia AUD 1.00 10,114.02 10,011.94
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,880.43 1,861.69
Dolar Singapura SGD 1.00 10,457.46 10,349.69
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,425.80 16,260.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,412.20 3,375.88
Yen Jepang JPY 100.00 13,609.93 13,473.25
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5031.256 -21.538 696
2 Agriculture 1053.805 -9.893 23
3 Mining 1284.564 -7.045 48
4 Basic Industry and Chemicals 760.577 -2.704 80
5 Miscellanous Industry 872.398 -10.019 52
6 Consumer Goods 1799.024 -18.272 57
7 Cons., Property & Real Estate 316.058 -3.797 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 893.846 -4.992 78
9 Finance 1112.206 1.603 93
10 Trade & Service 603.264 -3.289 173
No Code Prev Close Change %
1 FITT 53 71 18 33.96
2 UANG 352 440 88 25.00
3 ARGO 1,025 1,280 255 24.88
4 PGUN 260 324 64 24.62
5 LPIN 226 270 44 19.47
6 PRIM 278 320 42 15.11
7 KBLI 408 468 60 14.71
8 PEGE 109 124 15 13.76
9 APLI 110 124 14 12.73
10 MARK 720 805 85 11.81
No Code Prev Close Change %
1 SOFA 111 100 -11 -9.91
2 PANS 930 865 -65 -6.99
3 NASA 129 120 -9 -6.98
4 GHON 1,650 1,535 -115 -6.97
5 CANI 173 161 -12 -6.94
6 ARTA 348 324 -24 -6.90
7 MREI 5,450 5,075 -375 -6.88
8 BUKK 730 680 -50 -6.85
9 PURA 132 123 -9 -6.82
10 LCKM 352 328 -24 -6.82
No Code Prev Close Change %
1 BRIS 438 474 36 8.22
2 KRAS 346 350 4 1.16
3 BCAP 158 159 1 0.63
4 ENVY 126 133 7 5.56
5 BBRI 3,140 3,110 -30 -0.96
6 TOWR 1,070 1,065 -5 -0.47
7 BNGA 755 830 75 9.93
8 BULL 304 326 22 7.24
9 TLKM 3,110 3,110 0 0.00
10 PWON 416 406 -10 -2.40