Banyak Negara Gunakan Isu Corona buat Bungkam Kritik, Benarkah?

Warta Ekonomi, London -

Ratusan mantan perdana menteri, presiden, peraih hadiah Nobel, dan anggota parlemen memperingatkan pandemi virus corona meningkatkan otoritarianisme. Mereka mengatakan perilaku sejumlah pemerintahan di seluruh dunia membahayakan demokrasi.

Virus yang pertama kali diidentifikasi di pusat kota Wuhan, China bulan Desember tahun lalu kini telah menyebar ke seluruh dunia. Sejumlah pemerintah di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika menggunakan krisis ini untuk membatasi pergerakan warga, kebebasan berbicara, pertemuan publik, dan hak sipil lainnya.

Baca Juga: Bukan Kaleng-kaleng, China Tegaskan Dukung Palestina Merdeka

"Rezim otoritarian, tak mengejutkan, menggunakan krisis untuk membungkam kritik dan memperkuat cengkraman politik mereka," kata surat terbuka Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Kamis (25/6/2020).

Surat tersebut ditandatangani sekitar 500 orang termasuk 60 mantan pemimpin dunia. IDEA merupakan organisasi antarpemerintah yang bermarkas di Stockholm, Swedia. Mereka  memiliki mandat untuk menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia.

"Bahkan sejumlah pemerintah yang terpilih secara demokratis memerangi pandemi dengan menghimpun kekuasaan darurat yang membatasi hak asasi manusia dan meningkatkan pengawasan negara tanpa memperhatikan kendala hukum (atau) pengawasan parlemen," kata surat tersebut.

Lembaga non-profit asal Amerika Serikat (AS), International Center for Non-Profit Law, mengatakan lebih dari 80 negara yang memberlakukan langkah-langkah darurat. Mulai dari jam malam, mengenakan denda bagi yang melanggar peraturan pengawasan ekstra, melakukan penyensoran, dan meningkatkan kekuasaan eksekutif.

Sekretaris Jenderal IDEA mengatakan dampaknya akan melemahkan norma-norma demokrasi yang berimplikasi pada kebebasan politik serta kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis dan krisis kesehatan publik di masa mendatang.

"Ada alasan sah untuk menerapkan wewenang darurat. Namun selalu problematik ketika pemerintah menggunakan kekuasaan darurat untuk mengawasi dengan keras media independen dan hak asasi manusia," kata Sekjen IDEA Kevin Casas-Zamora.