Pemerintah Harus Waspadai Stok Beras di Musim Kemarau

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim pada ketersediaan stok beras di pasar. Pada kemarau ekstrem tahun 2019 lalu, produksi beras menurun hingga 7,76%.

"Kondisi iklim yang tak menentu harus diwaspadai karena dapat berpengaruh pada penyerapan beras di musim panen kedua tahun 2020, yang diprediksi oleh Bulog akan berlangsung sekitar September-November nanti," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Baca Juga: 10 Kabupaten Produksi Beras Tertinggi, Mana Saja?

Saat ini, sambungnya, Kementerian Pertanian (Kementan) tengah memaksimalkan penghujung musim tanam untuk memanfaatkan musim penghujan yang masih berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini menandakan kondisi iklim yang tak menentu masih menjadi tantangan bagi produksi beras dan komoditas pangan lainnya.

Galuh mencontohkan jika melihat dari harga beras melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) nasional, harga beras cenderung berada di kisaran Rp11.900 per kilogram atau stabil tinggi sejak April 2020.

Untuk menjaga kestabilan harga beras di semua wilayah di Indonesia, pendistribusian beras oleh Bulog harus dikelola dengan baik agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pendistribusian yang merata juga bertujuan untuk menghindari terjadinya ketimpangan harga antara harga beras di wilayah yang surplus produksi berasnya dan wilayah yang produksinya mengalami defisit.

"Perhitungan pun harus dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi, jangan sampai harga beras nanti terus berada dalam level tinggi atau perlahan naik," tambahnya.

Dilanjutkannya, jika perhitungan menunjukkan perlunya pengadaan beras dalam jumlah yang lebih banyak, mau tidak mau perhitungan untuk impor juga harus dilakukan jauh-jauh hari.

"Ini untuk menghindari keterlambatan akibat proses panjang impor yang harus dilalui," pungkasnya.