Anggota DPR: Pemerintah, Tolong Serius Tangani Warga Rohingya yang Terdampar di Aceh!

Warta Ekonomi, Bogor -

Anggota DPR Fraksi Nasdem, Willy Aditya mengimbau pemerintah serius menangani masalah 99 warga Myanmar etnis Rohingya yang terdampar di perairah Aceh.

Kejadian itu mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyelidiki Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas negara. Willy menilai, langkah penyelidikan yang digagas Kemlu harus dilakukan serius bersama aparat penegak hukum lainnya.

“Kita tahu apa yang terjadi di Myanmar dengan warga Rohingya ini. Bisa jadi, keputusan melarikan diri atau mengungsi ini justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Kita tidak bisa tinggal diam begitu saja. Keputusasaan satu pihak, bisa jadi lahan bisnis pihak lain. Ini yang harus diselidiki,” kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020) malam.

Baca Juga: Malaysia Gak Terima Lagi Pengungsi Muslim Rohingya karena...

Selain soal penyelidikan kemungkinan adanya TPPO, Willy juga mengingatkan, pemerintah Indonesia perlu menangani masalah sosial yang mungkin saja terjadi. Kebutuhan pokok mereka, tempat tinggal, keamanan dan kebersihan juga harus disiapkan.

"Kementerian Sosial harus turun tangan. Kalau perlu, inisiasi kerja sama dengan badan-badan internasional, harus segera dilakukan. Jangan sampai, orang-orang Rohingya ini terbengkalai,” tegas anggota Komisi I itu.

Willy menegaskan, penanganan masalah sosial dan hukum harus berjalan beriringan. Keduanya harus dilaksanakan secara komprehensif. Diplomasi luar negeri, penanganan pengungsi dan penegakan hukum internasional mutlak harus diinisiasi oleh Kemenlu.

Sebagai bagian dari anggota organisasi internasional, Willy menilai Kemlu perlu menginisiasi kerja sama dalam penanganan masalah Rohingya, yang sudah sekian lama berlangsung.

"Kali ini, kita memiliki alasan yang sangat kuat untuk menegaskan arah kebijakan diplomasi yang dibawa. Konsekuensi atas masuknya 99 orang Rohingya ini, tentu bukan sekedar tempat yang harus tersedia. Ada kebutuhan yang juga harus dibiayai. Ini tentu harus ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia,” paparnya.

Karena itu, Willy mendesak kementerian terkait untuk bekerja sama menangani kemungkinan masalah yang muncul. Kepolisian dan TNI pun diminta turut serta memperhatikan kedatangan pengungsi Rohingya.

“Ini butuh kerja sama semua kementerian terkait, selain Kemlu. Semua harus turun tangan, bahu-membahu,” tutup Willy.