Wapres Wanti-wanti Industri Asuransi Syariah Cegah Gagal Bayar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta industri asuransi syariah memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik atau good corporate governance (GCG). Ma'ruf menilai penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi, misalnya kasus gagal bayar seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi.

"Industri asuransi syariah harus lebih memperhatikan aspek tata kelola usaha yang baik atau GCG. Penerapan aspek GCG yang baik diharapkan dapat menghindari masalah-masalah dalam industri asuransi seperti kasus gagal bayar pada beberapa perusahaan asuransi," kata Wapres saat membuka rapat anggota tahunan (RAT) Asuransi Syariah Indonesia (AASI) di Jakarta Pusat pada Selasa (30/06/2020).

Ma'ruf mengatakan, selain mencegah masalah gagal bayar, penerapan GCG akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen. Meski pandemi Covid-19 memberi dampak penurunan usaha asuransi syariah, ia berharap industri asuransi syariah harus lebih banyak meningkatkan inovasi produknya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19, BNI Syariah Bagikan Tips Bijak Berinvestasi

"Asuransi syariah harus menggali potensi berbagai sektor yang selama ini belum dilayani oleh asuransi syariah," ujarnya.

Ma'ruf mengungkapkan, berdasarkan data OJK pada Maret 2020, market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi, baru mencapai 8,98% dari total aset keuangan Indonesia. Adapun porsi untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk asuransi syariah hanya sebesar 4,34%.

Menurut survei Bank Indonesia (BI), tingkat literasi ekonomi syariah di Indonesia pada 2019 baru mencapai 16,3% dari skala 100%. Di samping itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK khusus untuk asuransi syariah mencatat tingkat literasi asuransi syariah baru sebesar 2,51% dan inklusi asuransi syariah sebesar 1,92%.

"Kondisi tersebut mengindikasikan masih terbuka peluang sangat besar untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 260 juta jiwa dan mayoritas beragama Islam menjadi potensi besar yang harus terus digarap secara intensif oleh pelaku asuransi syariah," pungkasnya.