Mantap! Taiwan Buka Pos buat Warga yang Mau Kabur dari Hong Kong

Warta Ekonomi, Taipei -

Taiwan membuka kantor untuk membantu warga Hong Kong yang melarikan diri setelah China memberlakukan undang-undangan keamanan nasional di kota itu. Seorang menteri senior Taiwan bahkan mengatakan akan terus mendukung kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.

Pembukaan kantor itu dilakukan bertepatan dengan peringatan kembalinya Hong Kong, bekas koloni Inggris, ke pemerintahan China pada 1997.

Baca Juga: Begini Jadinya Nasib Hong Kong Usai China Sahkan UU Keamanan

Berbicara pada pembukaan kantor di pusat kota Taipei, Kepala Dewan Urusan Kebijakan China Daratan Taiwan Chen Ming-tong mengatakan, fasilitas itu menunjukkan tekad mereka untuk membantu warga Hong Kong.

"Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/7/2020).

Taiwan berbagi antipati yang mendalam untuk Beijing dengan para pemrotes Hong Kong, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Chen memperingatkan Beijing berusaha menargetkan orang di negara lain dengan hukum.

“Ini tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. Itu juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Surgawi kepada orang-orang di seluruh dunia," tambahnya, merujuk pada pemerintah China.

Namun Chen menolak mengatakan berapa banyak warga Hong Kong yang diharapkan akan datang, atau berapa banyak aplikasi yang telah mereka terima sejauh ini.

Sumber-sumber diplomatik yang berbasis di Taipei mengatakan mereka mengharapkan hanya warga Hong Kong yang paling radikal dan kurang mampu untuk datang ke Taiwan, dengan sebagian besar yang lain lebih suka pergi ke negara-negara Barat seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.

Wakil Chen, Chiu Chui-Cheng, mengatakan sekitar dua lusin orang akan bekerja di kantor baru dan bahwa mereka telah menerima "banyak panggilan".

"Mereka yang datang ke Taiwan perlu melakukannya secara legal, dan kantor memiliki setidaknya 20 hotline untuk penyelidikan lapangan," ujar Chiu.

"Bantuan yang diperlukan akan diberikan, termasuk akomodasi," imbuhnya.