Yeay, Program untuk UMKM Sawit by BPDPKS Siap Orbit!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Berbicara mengenai perkebunan kelapa sawit tidak hanya sebatas petani sebagai aktor utama dalam kegiatan operasional perkebunan, tetapi juga memuat faktor penting terkait sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal. Salah satu faktor penting yang dimaksud yakni terkait dengan unit usaha berbentuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang diinisiasi dan dikelola langsung oleh petani sawit. Selama lebih dari dua dekade terakhir, Kementerian Pertanian mencatat pertumbuhan unit usaha petani sawit Indonesia meningkat hingga mencapai lebih dari 1.500 persen.

Untuk mendukung potensi tersebut, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) meluncurkan program penguatan dan pemberdayaan UMKM berbasis sawit. Launching program ini diikuti lebih dari 120 peserta baik dengan background pelaku UMKM, petani sawit, hingga asosiasi petani sawit seperti APKASINDO, ASPEKPIR, dan Samade.

Baca Juga: Mau Ekspansi, Sawit Sumber Mas Lakukan Ini

Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS, Muhammad Ferian, mengatakan, "Dari data kami, ada 600 kelompok tani dan UMKM berbasis kelapa sawit di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan mendukung kelompok tani yang telah memiliki unit usaha untuk dapat meningkatkan usahanya lebih maju lagi. Jadi, BPDP ingin membantu koperasi maupun UMKM yang telah punya unit usaha supaya dapat lebih bagus."

Dalam menjalankan program, Ketua Program Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan UKMC Universitas Indonesia, Permata Wulandari, yang menjadi salah satu speaker dalam peluncuran program tersebut menjelaskan bahwa lembaganya telah membuat penilaian dan kajian kepada petani/UMKM sawit di tiga daerah yaitu Ketapang, Mamuju, dan Pangkalan Bun.

Proses pengumpulan database melibatkan Dinas Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dinas Koperasi, dan UMKM berbasis kelapa sawit. Database tersebut lalu dikembangkan menjadi Mitra Binaan Unggul Petani Sawit dan UMKM Berbasis Kelapa Sawit.

Pada tahap selanjutnya, kelompok tani yang memiliki UMKM akan diberikan pelatihan khusus (boot camp kewirausahaan di akhir tahun) dan setiap pekannya akan dilakukan monitoring usaha sebagai bentuk sinergitas antara BPDPKS dengan UKM Center FEB UI.

Lebih lanjut, Permata mengatakan, "Dari hasil kajian, banyak produk berbasis kelapa sawit yang diproduksi koperasi maupun UMKM sangat cocok di pasaran. Walaupun, ada banyak tantangan dan kendala yang mereka hadapi di lapangan."

Meski demikian, diperoleh informasi bahwa petani sawit maupun UMKM berbasis sawit juga memiliki kendala dalam sistem manajerial. Pihak-pihak tersebut belum memiliki pengolahan dan pencatatan informasi keuangan secara baik. Hal ini dikemukakan sebagai salah satu impact dari keterbatasan pelatihan yang diperoleh petani.

Pengawas Pelaksanaan Program Kerjasama BPDPKS dan UKM Center FEB UI, Nining Indroyono Soesilo, menambahkan, kompetensi petani akan naik setelah mendapatkan pelatihan cukup. Bukan hanya peningkatan produktivitas petani, melainkan juga kemampuan manajemennya. Secara umum, profil petani dan UMKM berbasis sawit yang dikelolanya akan memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan yang lain.

Lebih lanjut, Nining mengatakan, "Kelapa Sawit punya potensi besar untuk terus dikembangkan. Untuk itu, diperlukan adanya program pendampingan secara berkala dan berkelanjutan. Tujuannya agar produktivitas mereka meningkat dan memberikan manfaat secara ekonomi. Melalui sinergi maksimal dari semua elemen, kami optimistis petani sawit juga UMKM berbasis sawit akan terangkat usahanya. Value secara ekonomi yang diterima tentu lebih besar."

Ketua Umum DPP APKASINDO, Gulat Manurung, mengapresiasi program yang diluncurkan BPDPKS sebagai upaya mendukung penghasilan petani. Di sejumlah daerah, asosiasinya telah mendampingi UMKM sawit yang menghasilkan produk olahan seperti gula merah, kerajinan tangan, dan minyak goreng.

"Progam BPDPKS ini sangat bagus membantu petani. Kerajinan mereka sangatlah beragam dan kreatif untuk mendukung penghasilan mereka. Bagi petani, tidak benar kalau dikatakan pungutan ekspor sebatas berpihak kepada konglomerat. PSR dan program ini menjadi buktinya," ujar Gulat.