Portal Berita Ekonomi Rabu, 08 Juli 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:10 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,59% pada level 26.129.
  • 16:09 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup negatif 0,24% pada level 2.158.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,78% pada level 22.438.
  • 16:08 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 1,74% pada level 3.403.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,31% pada level 2.669.
  • 16:07 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,17% pada level 6.200.
  • 16:06 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Yuan pada level 7,01 CNY/USD.
  • 16:05 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,21% terhadap Dollar AS pada level 14.410 IDR/USD.

Pengamat: Ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah

Pengamat: Ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah
WE Online, Jakarta -

Dinamika perubahan global akibat pandemi Covid-19 perlu direspons secara cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai bisa mengalami perlambatan dan tertinggal oleh negara lain.

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid, mengatakan, urgensi dari pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah untuk merespons dinamika perubahan global. Melalui Omnibus Law, pemerintah hendak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga: Perbaikan UMKM Lewat RUU Cipta Kerja Harus Ada Upaya Konkret

"Dengan pranata Omnibus Law, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan produktivitas. Jika Omnibus Law tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif," kata Fahri, Rabu (1/7/2020).

Fahri mengatakan, salah satu manfaat penerapan Omnibus Law di Indonesia adalah menyelesaikan tumpang tindih regulasi hingga kondisi hiperregulasi. Berdasarkan catatan Fahri, saat ini ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah.

"Skema Omnibus Law memang digunakan untuk kepentingan deregulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dan implementasi kebijakan," kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang-undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang tematik. Dia menyebut, sejumlah negara sudah menggunakan Omnibus Law untuk memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan iklim investasi dan daya saing.

Karena itu, Fahri mendorong agar pembahasan di DPR dilakukan secara cermat dan teliti sehingga visi pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi, dapat berjalan dengan baik dan proporsional di bawah payung konsep hukum Omnibus Law. Sementara di sisi lain, keberadaan Omnibus Law tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah dibangun.

Fahri menegaskan, penerapan Omnibus Law sebagai suatu sistem perundang-undangan secara teknis akan berdampak pada dibatalkannya sekitar 79 undang-undang, baik pada pasal atau ayat tertentu. Karenanya, butuh kajian mendalam serta harmonisasi harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam penerapannya di lapangan. 

Baca Juga

Tag: Omnibus Law, Hukum, Regulasi

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Rawpixel

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,874.97 3,835.39
British Pound GBP 1.00 18,239.49 18,056.56
China Yuan CNY 1.00 2,069.18 2,048.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,532.30 14,387.70
Dolar Australia AUD 1.00 10,082.51 9,979.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,875.11 1,856.43
Dolar Singapura SGD 1.00 10,415.18 10,307.85
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,386.62 16,219.25
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,397.78 3,359.26
Yen Jepang JPY 100.00 13,502.09 13,366.50
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5076.174 89.092 696
2 Agriculture 1053.282 3.458 23
3 Mining 1285.485 -1.348 48
4 Basic Industry and Chemicals 767.391 12.923 80
5 Miscellanous Industry 884.491 9.808 52
6 Consumer Goods 1825.015 16.933 57
7 Cons., Property & Real Estate 320.091 2.027 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 906.562 6.004 78
9 Finance 1118.359 38.701 93
10 Trade & Service 607.190 1.359 173
No Code Prev Close Change %
1 PGUN 155 208 53 34.19
2 UANG 226 282 56 24.78
3 PURA 114 141 27 23.68
4 TRUK 110 131 21 19.09
5 INKP 6,675 7,575 900 13.48
6 SMMA 15,300 17,200 1,900 12.42
7 ESIP 174 195 21 12.07
8 DPNS 242 270 28 11.57
9 DMAS 165 181 16 9.70
10 BBTN 1,225 1,340 115 9.39
No Code Prev Close Change %
1 JKON 400 372 -28 -7.00
2 NZIA 200 186 -14 -7.00
3 BINA 940 875 -65 -6.91
4 DNAR 290 270 -20 -6.90
5 ITIC 1,235 1,150 -85 -6.88
6 BYAN 13,900 12,950 -950 -6.83
7 KBLV 410 382 -28 -6.83
8 KBLI 470 438 -32 -6.81
9 PDES 500 466 -34 -6.80
10 GHON 1,840 1,715 -125 -6.79
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,030 3,190 160 5.28
2 PURA 114 141 27 23.68
3 BRIS 452 440 -12 -2.65
4 BBTN 1,225 1,340 115 9.39
5 BBNI 4,600 4,800 200 4.35
6 TKIM 6,625 7,100 475 7.17
7 BBCA 29,950 31,000 1,050 3.51
8 TLKM 3,120 3,150 30 0.96
9 TOWR 1,095 1,075 -20 -1.83
10 MDKA 1,375 1,450 75 5.45