Portal Berita Ekonomi Jum'at, 07 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:37 WIB. Oil - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 45,17 USD/barel.
  • 09:36 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,25% terhadap Euro pada level 1,1847 USD/EUR.
  • 09:35 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,21% terhadap Poundsterling pada level 1,3115 USD/GBP.
  • 09:35 WIB. Bursa - Indeks KOSPI dibuka negatif 0,09% pada level 2.340.
  • 09:34 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,04% terhadap Yen pada level 105,59 JPY/USD.
  • 09:33 WIB. Valas - Rupiah dibuka melemah 0,31% terhadap Dollar AS pada level 14.630 IDR/USD.
  • 09:06 WIB. Oil - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 42,14 USD/barel.
  • 09:02 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng dibuka melemah 0,70% pada level 24.757.
  • 09:01 WIB. Valas - Dollar AS menguat 0,06% terhadap Yuan pada level 6,95 CNY/USD.
  • 09:01 WIB. IHSG - IHSG menguat 0,05% pada pembukaan pasar.
  • 08:59 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 2.068 USD/troy ounce.
  • 08:59 WIB. Bursa - Indeks Nikkei dibuka melemah 0,51% pada level 22.303.
  • 08:58 WIB. Bursa - Indeks Shanghai dibuka negatif 0,55% pada level 3.367.
  • 08:57 WIB. Bursa - Indeks Straits Times dibuka negatif 0,29% pada level 2.551.
  • 08:56 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq ditutup positif 1,00% pada level 11.108.

Ahok Tetap Gak Bisa Jadi Menteri

Ahok Tetap Gak Bisa Jadi Menteri
WE Online, Jakarta -

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menjelaskan sejumlah syarat pengangkatan menteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 Pasal 22 tentang Kementerian Negara. Dia memandang, salah satu syarat yang menyulitkan langkah Basuki Tjahaja Purnama atau BTP (Ahok) untuk bisa menduduki jabatan menteri ada di Pasal 22 ayat (2) huruf F.

"Persoalannya sekarang kalau Pak Ahok mau dijadikan menteri, dia terkena pasal huruf F ini. Karena untuk tindakan itu, dia dikenakan penodaan agama. Ya kan dia lima tahun lebih ancamannya, jadi dia nggak akan bisa (jadi menteri), kena (pasal 22 huruf) F ini," kata Susi kepada Republika, Sabtu (4/7/2020).

Baca Juga: Kisah Ahok: Sakit Sekali di Tahanan Gara-Gara...

Susi menjelaskan, meskipun Ahok dalam kenyataannya hanya divonis dua tahun, yang ditekankan di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf F tersebut yaitu tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih sehingga yang diperhatikan dalam aturan dalam pengangkatan menteri tersebut yaitu ancamannya dan bukan vonisnya.

"Dia dipidana berapa tahun pun, tapi dia yang dibaca ancamannnya. Dan kenapa dipertimbangkan ancamannya itu, karena akan melihat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana serius biasanya kalau lima tahun ke atas," ucapnya.

Selain mempertimbangkan dari segi hukum, dia berharap, agar Presiden Jokowi juga mempertimbangkan pengangkatan menteri dari segi etik. Pasalnya, publik akan mempertanyakan langkah presiden jika ternyata mengangkat menteri yang pernah tersangkut kasus pidana.

"Kalau mendudukan Pak Ahok pada jabatan menteri, akan ada reaksi-reaksi. Jadi, ada biaya politik yang harus dibayar. Orang akan mempertanyakan itu," ungkapnya.

Oleh karena itu, Susi berharap, presiden benar-benar mempertimbangkan orang dalam menujuk seseorang menjadi menteri ke depan. Dia berpandangan, jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang terbelah hanya gara-gara menujuk mantan narapidana menjadi menteri.

"Jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh seorang presiden. Memang itu adalah haknya presiden, dikatakan hak prerogatif presiden, tetapi ketika presiden mengangkat itu harus memperhitungkan segala aspek. Jadi ini bukan persoalan 'oh Indonesia nggak bisa mengangkat minoritas menjadi ini, ini bukan persoalan mayoritas dan minoritas ini, bukan persoalan itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, di dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan sejumlah aturan dalam pengangkatan seorang menjadi menteri. Antara lain yaitu:

A. Warga negara Indonesia;

B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara kemudian UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;

D. Sehat jasmani dan rohani;

E. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Joko Widodo (Jokowi), Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Hiro

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.21 3,869.80
British Pound GBP 1.00 19,245.57 19,048.27
China Yuan CNY 1.00 2,110.35 2,089.11
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,659.94 14,514.07
Dolar Australia AUD 1.00 10,543.43 10,431.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,891.56 1,872.71
Dolar Singapura SGD 1.00 10,703.03 10,592.67
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,401.35 17,222.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,499.63 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 13,887.78 13,748.29
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5178.272 51.221 697
2 Agriculture 1177.625 22.493 23
3 Mining 1437.436 37.770 48
4 Basic Industry and Chemicals 757.746 8.624 80
5 Miscellanous Industry 931.181 25.631 52
6 Consumer Goods 1919.109 7.491 58
7 Cons., Property & Real Estate 291.734 2.476 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 907.067 2.843 78
9 Finance 1130.600 8.009 93
10 Trade & Service 627.775 12.067 173
No Code Prev Close Change %
1 TOYS 350 436 86 24.57
2 BBHI 122 146 24 19.67
3 MBTO 65 75 10 15.38
4 DOID 252 286 34 13.49
5 PSDN 100 113 13 13.00
6 SOCI 118 133 15 12.71
7 PSGO 105 118 13 12.38
8 INAF 2,850 3,190 340 11.93
9 KAEF 2,850 3,180 330 11.58
10 TRIS 192 214 22 11.46
No Code Prev Close Change %
1 PGJO 61 55 -6 -9.84
2 DPNS 286 266 -20 -6.99
3 OASA 430 400 -30 -6.98
4 GSMF 115 107 -8 -6.96
5 TUGU 2,600 2,420 -180 -6.92
6 MAPB 1,375 1,280 -95 -6.91
7 APEX 160 149 -11 -6.88
8 ATIC 655 610 -45 -6.87
9 SOSS 380 354 -26 -6.84
10 CASA 354 330 -24 -6.78
No Code Prev Close Change %
1 KAEF 2,850 3,180 330 11.58
2 TOWR 1,160 1,150 -10 -0.86
3 ANTM 750 835 85 11.33
4 INAF 2,850 3,190 340 11.93
5 PAMG 74 78 4 5.41
6 MDKA 1,935 2,020 85 4.39
7 BBRI 3,080 3,110 30 0.97
8 PSAB 290 284 -6 -2.07
9 SMBR 545 520 -25 -4.59
10 BRPT 900 920 20 2.22