Portal Berita Ekonomi Kamis, 06 Agustus 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:03 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,44% terhadap Yuan pada level 6,94 CNY/USD.
  • 16:00 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup menguat 0,62% pada level 25.102.
  • 16:00 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 1,40% pada level 2.311.
  • 15:59 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,73% pada level 2.534.
  • 15:59 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup menguat 0,17% pada level 3.377.
  • 15:58 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup negatif 0,26% pada level 22.514.
  • 15:57 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka positif 0,68% pada level 6.077.
  • 15:56 WIB. Valas - Rupiah ditutup menguat 0,51% terhadap Dollar AS pada level 14.550 IDR/USD.

Ahok Tetap Gak Bisa Jadi Menteri

Ahok Tetap Gak Bisa Jadi Menteri
WE Online, Jakarta -

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Susi Dwi Harijanti menjelaskan sejumlah syarat pengangkatan menteri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 Pasal 22 tentang Kementerian Negara. Dia memandang, salah satu syarat yang menyulitkan langkah Basuki Tjahaja Purnama atau BTP (Ahok) untuk bisa menduduki jabatan menteri ada di Pasal 22 ayat (2) huruf F.

"Persoalannya sekarang kalau Pak Ahok mau dijadikan menteri, dia terkena pasal huruf F ini. Karena untuk tindakan itu, dia dikenakan penodaan agama. Ya kan dia lima tahun lebih ancamannya, jadi dia nggak akan bisa (jadi menteri), kena (pasal 22 huruf) F ini," kata Susi kepada Republika, Sabtu (4/7/2020).

Baca Juga: Kisah Ahok: Sakit Sekali di Tahanan Gara-Gara...

Susi menjelaskan, meskipun Ahok dalam kenyataannya hanya divonis dua tahun, yang ditekankan di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf F tersebut yaitu tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih sehingga yang diperhatikan dalam aturan dalam pengangkatan menteri tersebut yaitu ancamannya dan bukan vonisnya.

"Dia dipidana berapa tahun pun, tapi dia yang dibaca ancamannnya. Dan kenapa dipertimbangkan ancamannya itu, karena akan melihat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana serius biasanya kalau lima tahun ke atas," ucapnya.

Selain mempertimbangkan dari segi hukum, dia berharap, agar Presiden Jokowi juga mempertimbangkan pengangkatan menteri dari segi etik. Pasalnya, publik akan mempertanyakan langkah presiden jika ternyata mengangkat menteri yang pernah tersangkut kasus pidana.

"Kalau mendudukan Pak Ahok pada jabatan menteri, akan ada reaksi-reaksi. Jadi, ada biaya politik yang harus dibayar. Orang akan mempertanyakan itu," ungkapnya.

Oleh karena itu, Susi berharap, presiden benar-benar mempertimbangkan orang dalam menujuk seseorang menjadi menteri ke depan. Dia berpandangan, jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang terbelah hanya gara-gara menujuk mantan narapidana menjadi menteri.

"Jadi ini yang perlu dipertimbangkan oleh seorang presiden. Memang itu adalah haknya presiden, dikatakan hak prerogatif presiden, tetapi ketika presiden mengangkat itu harus memperhitungkan segala aspek. Jadi ini bukan persoalan 'oh Indonesia nggak bisa mengangkat minoritas menjadi ini, ini bukan persoalan mayoritas dan minoritas ini, bukan persoalan itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, di dalam Pasal 22 Ayat 2 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dijelaskan sejumlah aturan dalam pengangkatan seorang menjadi menteri. Antara lain yaitu:

A. Warga negara Indonesia;

B. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara kemudian UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;

D. Sehat jasmani dan rohani;

E. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

F. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Tag: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Joko Widodo (Jokowi), Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Foto: Antara/Hiro

Baca Juga

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,918.44 3,879.14
British Pound GBP 1.00 19,226.93 19,032.71
China Yuan CNY 1.00 2,110.42 2,089.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,696.12 14,549.89
Dolar Australia AUD 1.00 10,562.10 10,449.73
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,896.27 1,877.33
Dolar Singapura SGD 1.00 10,713.02 10,602.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,363.47 17,186.33
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,493.25 3,455.21
Yen Jepang JPY 100.00 13,923.37 13,783.53
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5127.051 52.049 696
2 Agriculture 1155.132 -0.286 23
3 Mining 1399.666 40.451 48
4 Basic Industry and Chemicals 749.122 6.097 80
5 Miscellanous Industry 905.550 12.406 52
6 Consumer Goods 1911.618 34.786 57
7 Cons., Property & Real Estate 289.258 0.452 92
8 Infrastruc., Utility & Trans. 904.224 19.899 78
9 Finance 1122.591 2.025 93
10 Trade & Service 615.708 4.701 173
No Code Prev Close Change %
1 KAEF 2,280 2,850 570 25.00
2 INAF 2,280 2,850 570 25.00
3 PEHA 1,390 1,735 345 24.82
4 PYFA 775 965 190 24.52
5 CENT 106 128 22 20.75
6 ALTO 334 400 66 19.76
7 JIHD 470 560 90 19.15
8 CNTX 218 258 40 18.35
9 PGLI 178 210 32 17.98
10 DPNS 246 286 40 16.26
No Code Prev Close Change %
1 UANG 412 384 -28 -6.80
2 KBAG 324 302 -22 -6.79
3 DART 236 220 -16 -6.78
4 LUCK 266 248 -18 -6.77
5 SRAJ 148 138 -10 -6.76
6 WOWS 74 69 -5 -6.76
7 RICY 89 83 -6 -6.74
8 PCAR 386 360 -26 -6.74
9 SINI 476 444 -32 -6.72
10 KICI 268 250 -18 -6.72
No Code Prev Close Change %
1 KAEF 2,280 2,850 570 25.00
2 PSAB 262 290 28 10.69
3 MDKA 1,810 1,935 125 6.91
4 BBRI 3,080 3,080 0 0.00
5 FREN 132 144 12 9.09
6 INAF 2,280 2,850 570 25.00
7 TOWR 1,160 1,160 0 0.00
8 TLKM 2,950 3,020 70 2.37
9 MSIN 270 270 0 0.00
10 BRIS 535 550 15 2.80