Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bantuan Modal Lebih Dibutuhkan Ketimbang Kartu Prakerja

Bantuan Modal Lebih Dibutuhkan Ketimbang Kartu Prakerja Kredit Foto: Twitter/AnalisaIDN
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR asal Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati bersyukur pemerintah akhirnya menghentikan program pelatihan Kartu Prakerja. Hal ini sesuai dengan desakan Fraksi PKS yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR 5 Mei 2020 lalu.

Mufida mengungkapkan, apa yang disampaikannya dalam Paripurna DPR terbukti menjadi pertimbangan utama termasuk rekomendasi KPK untuk menghentikan program pelatihan Kartu Prakerja.

Baca Juga: Menguntungkan Pihak Tertentu, Kartu Prakerja Pantas Distop

"Kami sampaikan sejak Paripurna lalu ada persoalan soal transparansi dengan anggaran sebesar Rp5,6 triliun yang digelar dalam situasi pandemi saat ini," paparnya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Mufida menyebut apa yang disampaikannya dalam Paripurna dua bulan silam masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Situasi pandemi, ujar Mufida, belum selesai dan belum ada progres penanganan Covid-19 yang signifikan.

"Selain transparansi ada soal asas keadilan dan pemerataan. Ingat, belum seluruh titik di Indonesia bisa terjangkau internet, baru 60% yang bisa akses. Sementara, yang terkena PHK atau yang menganggur bukan hanya daerah ada akses internet," tegasnya.

Ia kembali menegaskan, belum terlihat adanya pemulihan setelah ada kampanye soal adaptasi kebiasaan baru dari sisi ekonomi. Hal ini, papar dia, masih membuktikan relevansi warga yang terdampak Covid-19 lebih membutuhkan bantuan modal kerja atau bantuan tunai.

"Dibandingkan kartu Prakerja, bantuan modal untuk UMKM jauh lebih bermanfaat dan dampaknya riil. Kebijakan insentif untuk UMKM bisa menjangkau ke berbagai wilayah yang belum tentu bisa dijangkau pelatihan Kartu Prakerja," tambahnya.

Selain itu, konten pelatihan kartu Prakerja juga banyak tidak relevan untuk bisa langsung dipraktikkan sebagai salah satu sumber ekonomi di saat sulit seperti ini. "Konten pelatihannya tidak bisa langsung diaplikasikan, perlu waktu. Sementara, insentif UMKM bisa langsung diputar sebagai pemasukan bagi masyarakat yang terkena PHK atau menganggur," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: