Erick Gabungkan Bank BUMN Syariah 2021, Berkah atau Mudharat?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) batal membentuk holding BUMN Perbankan. Sebagai gantinya, pemerintah berencana menggabungkan (merger) bank-bank syariah milik pelat merah, yang ditargetkan rampung Februari 2021.

Rencana ini masih ditanggapi beragam oleh beberapa pihak. Sebagian menganggap positif bagi perbankan syariah, terutama dalam mengejar market share. Namun, ada juga yang menilai, ini menjadi langkah yang belum tepat lantaran bisnis halal di Tanah Air belum digarap secara serius dan masif.

Menurut Pengamat Keuangan Syariah Adiwarman Karim, sekarang yang paling memungkinkan bagi bank BUMN syariah adalah melakukan holding, bukan merger. Karena merger, dikhawatirkan bakal menimbulkan masalah baru yang merugikan (mudharat), lantaran bank butuh waktu untuk adaptasi dan penyesuaian bisnis.

Baca Juga: Cara Mudah Aktivasi PIN Hasanah Card BNI Syariah

Ini membuat stagnansi pada bisnis bank syariah. "Sebenarnya holding itu enggak ada stagnan, bank syariah masing-masing tetap tumbuh dan jalan bersama. Kan sudah ada contoh holding BUMN lain, misalnya tambang dan perkebunan yang sudah berjalan," ucapnya.

Dengan holding, pemenuhan modal bagi bank syariah juga akan lebih cepat dengan upaya penyertaan modal dari pemerintah.

"Nah nanti holding di bawahnya bisa tambah modal lagi dengan right issue. Dengan begitu, aset perbankan syariah jadi semakin besar, bahkan bisa capai ratusan triliun lebih. Market share bisa terdongkrak," jelas Adiwarman.

Kemudian dari kelima bank syariah milik BUMN, Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Unit Usaha Syariah BTN tinggal dipilih siapa yang akan menjadi induk holdingnya.

"Kalau dilihat dari modal ya sudah kelihatan Mandiri Syariah yang sangat memungkinkan menjadi induk holding, dengan aset hingga Rp114,75 triliun per kuartal I-2020. Namun masalahnya, kalau merger, ya butuh waktu," katanya.