Jakarta 'Bokek', Sampai Perlu Bantuan Buat Tanggulangi Banjir??

Warta Ekonomi, Bogor -

Wabah corona menyebabkan anjloknya pendapatan DKI Jakarta, sampai Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan kepada pemerintah demi melaksanakan beberapa proyek, termasuk penanggulangan banjir.

Bokeknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta diungkap Anies saat rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Selasa (7/7/2020). Video rapat tersebut baru diunggah ke saluran resmi Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (9/7/2020). 

Baca Juga: Buset! Tempat Hiburan Malam Berani Buka, Mas Anies, Jangan Letoy!

Baca Juga: Polisi Endus Dugaan Baru di Kasus Tewasnya Editor Metro TV

Dalam kesempatan itu, Anies mengatakan, salah satu tantangan dalam menanggulangi banjir adalah soal anggaran. Sejak ada pandemi, pendapatan DKI Jakarta menurun drastis hingga lebih dari separuhnya. 

“Fiskal power kita kontraksi 53 persen. Anggaran kita ini, dari Rp 87 triliun, sekarang menjadi sekitar Rp 47 triliun sampai akhir tahun," ungkapnya.

Salah satu penyebab menurunnya pendapatan lantaran adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan perekonomian tidak berputar seperti biasa. “Perekonomian tidak jalan, otomatis kita tidak ada pemasukan," ucapnya.

Pemprov DKI Jakarta dibebankan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun dari APBD untuk program penanggulangan banjir dan longsor kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) dari 2020 hingga 2024. Beban alokasi anggaran tersebut telah disepakati dalam nota kesepakatan antar pemerintah daerah dan kementerian terkait yang menanggulangi banjir di kawasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sofyan menyampaikan, Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI sudah ada kesepakatan anggaran sebesar Rp 13,5 triliun dari APBD DKI. Anggaran itu untuk program penanggulangan banjir dan longsor di Jabodetabek Punjur.

Sofyan mengatakan porsi anggaran yang dibebankan ke Pemprov DKI lebih besar dibanding pemprov lain. Menurutnya, pemprov lain dibebani anggaran sebesar Rp 4,4 triliun.

Karena anggaran DKI mengalami penurunan, Anies meminta bantuan anggaran penanggulangan banjir. "Karena itu, sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal yang cukup serius, yang semula kita mudah melaksanakan, sekarang is an issue. Bukan karena tidak mau, tidak ada anggaran," ujarnya.

Ada sejumlah program yang telah direncanakan Anies terkait penanggulangan banjir dan dipaparkan dalam rapat bersama Sofyan itu. Di antaranya, Pembangunan dan pemeliharaan 13 sungai dengan rencana anggaran Rp 4,87 triliun. Target pelaksanaan dimulai 2021 hingga 2024. Kegiatan yang dilakukan berupa normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung 17,5 km, Sungai Pesanggrahan 21,85 km, Kali Sunter 17,7 km, Angke 21,16 km dan beberapa kegiatan lainnya.

Kemudian pembangunan waduk sebesar Rp 655 miliar. Ada 7 waduk di Jakarta yang akan dibangun dalam rentang waktu 2021-2024. Dilanjut dengan proyek pembangunan rehabilitasi atau sistem polder. Anggaran yang akan dipakai mencapai Rp970 miliar. Kegiatan berupa rehabilitasi sistem polder di sejumlah waduk dengan rentang waktu 2021-2022.

Kemudian pembangunan tanggul pantai dengan rencana anggaran Rp 4,8 triliun. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 2021-2024. Lalu pembangunan saringan sampah di perbatasan dengan rencana anggaran Rp 200 miliar. 

Menurut Anies, semua proyek itu membutuhkan dukungan keuangan. "Karena itulah kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan ini perlu untuk dibahas bersama dan kalau bisa mendapatkan dukungan, karena sebagian berada di luar kawasan Jakarta," tambahnya.