Penenggelaman Kapal Asing, Masihkah Relevan?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Salah satu kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat adalah kebijakan penenggelaman kapal asing. Kebijakan yang diasumsikan proaktif terhadap perlindungan nelayan, sempat berjalan di era Susi Pudjiastuti. Jika kebijakan itu dinilai sangat baik, lantas mengapa tidak dilanjutkan? Ini yang menjadi substansi diskursus perbincangan tersebut.

Mengganti Prioritas

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, sempat melanjutkan pola kebijakan Susi dengan menenggelamkan 8 kapal asing ilegal pada tiga bulan di awal masa jabatannya. Kemudian, ia mengganti prioritas penanganan kapal-kapal tersebut dengan kebijakan barunya yang lebih fokus terhadap kesejahteraan nelayan, meliputi pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Baca Juga: Edhy Ogah Tenggelamkan Kapal, Susi Langsung Tepuk Tangan 10 Kali

Penulis menginterpretasikan langkah Edhy, sebagai perubahan pola perlakuan terhadap kapal asing tangkapan yang pada periode sebelumnya dengan jargon “Tenggelamkan!” menjadi “Manfaatkan!”

Alih-alih mengebom kapal asing kemudian menenggelamkannya di lautan. Edhy memilih memanfaatkan kapal tangkapan dengan mereparasi kapal, kemudian melelang dan menghibahkan kapal-kapal tersebut kepada badan pusat studi kelautan dan perikanan, universitas yang memiliki departemen perikanan, diberikan kepada nelayan, atau bahkan digunakan oleh KKP.

Langkah Alternatif

Kebijakan penenggelaman kapal asing di era menteri Susi dapat dianggap sebagai shock therapy bagi kapal asing yang berani memasuki ZEE laut Indonesia dan melakukan Illegal Fishing. Namun, penenggelaman kapal yang diharapkan membuat para pelaku pencurian ikan jera, ternyata, hanya memberikan efek jera yang bersifat temporer.

Seolah menjadi siklus yang terus bersambung, mereka tetap tidak gentar masuk ke perairan Indonesia. Jumlah kapal yang ditindak cenderung mengalami peningkatan, dari tahun 2014 sebanyak 8 kapal yang ditenggelamkan, tahun 2015 sebanyak 113 unit, tahun 2016 sebanyak 115 unit, dan jika ditotal secara keseluruhan, hingga tahun 2019 berjumlah 556 kapal dari berbagai negara.

Melempar api untuk menakuti penyusup, memang perlu, dengan meledakkan bom pada ratusan kapal asing telah cukup membuat Indonesia menunjukkan bertaring tajam dalam bargaining power-nya di tatanan politik internasional, khususnya pada proteksi laut negara. Namun, menimbang banyak kerugian yang akan ditanggung, jika Indonesia melanggengkan kebijakan ini, maka kita perlu bergeser ke arah yang lebih diplomatis.