Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 September 2020

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief

PKB Bela Petani terkait Konflik Agraria di PTPN II Deli Serdang

PKB Bela Petani terkait Konflik Agraria di PTPN II Deli Serdang
WE Online, Jakarta -

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR menerima pengaduan dari petani asal Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Para petani meminta penyelesaian konflik agraria di lahan PTPN II Deli Serdang. Lahan tersebut selama ini dikelola dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Dari hasil dialog yang berlangsung di kompleks Parlemen DPR pada Selasa (14/7) itu, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan HGU Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare (ha) yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang. HGU tersebut dinilai menjadi sumber konflik agraria yang banyak merugikan warga setempat.

"HGU Nomor 171/2009 banyak merugikan para petani di Kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara,” ujar Cucun Ahmad Sjamsurijal saat menerima perwakilan ratusan petani Simalingkar dan Sei Mencirim, Deli Serdang. Sebelumnya para petani itu melakukan aksi jalan kaki dari Medan ke Istana Negara.

Baca Juga: PLN Gandeng Kementerian Agraria Sertifikasi Aset Tahun Ini

Cucun menjelaskan penerbitan HGU 171/2009 telah banyak diprotes para petani karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seharusnya HGU diterbitkan jika status lahan tidak dalam sengketa. Kenyataannya, di atas lahan yang hak guna usahanya diberikan kepada PTPN II oleh Kementerian ATR berdiri rumah tapak dan lahan pertanian yang dikelola masyarakat.

"Lebih baik HGU tersebut dicabut terlebih dahulu lalu diterbitkan kembali HGU baru yang mengakomodasi kepentingan masyarakat petani di sana,” ujarnya.

Cucun mengatakan, Kementerian ATR maupun PTPN II tidak bisa mengabaikan fakta jika para petani telah menempati lahan di Kecamatan Pancur Batu tersebut sejak puluhan tahun silam. Mereka telah berdomisili dan mencari nafkah di lahan bekas perkebunan tembakau yang dikelola Belanda di masa penjajahan tersebut. Bahkan, dari berbagai dokumen yang ada para petani tersebut mendapatkan SK Landereform tahun 1984 untuk menempati dan mengelola lahan tersebut.

“Fakta-fakta ini tidak bisa ditutupi dan diabaikan dengan intimidasi maupun pengusuran paksa oleh PTPN maupun aparat terkait,” tukasnya.

Ironisnya, lanjut Cucun, HGU Nomor 171/2009 yang masih bermasalah tersebut di tahun 2019 diubah oleh Kementerian ATR menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1938 dan 1939 untuk PTPN II.

Rencananya, di atas lahan yang berdiri rumah tapak dan lahan pertanian warga Simalingkar akan didirikan kawasan perumahan komersial.

“Ini kan sangat menyakitkan. HGU masih bermasalah dan belum selesai ternyata diterbitkan HGB untuk perumahan komersil di atas lahan yang menjadi sumber konflik,” katanya.

Kasus konflik agraria di Desa Sei Mencirim, lanjut Cucun, lebih menyedihkan lagi. Di Kawasan ini para petani yang telah memegang sertifikat lahannya diambil begitu saja oleh PTPN II. Mereka dengan dikawal ribuan aparat keamanan membuldozer lahan pertanian dan rumah tapak para petani. Hal itu dilakukan di tengah masa pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020.

“Maksud saya kenapa kita tidak mengedepankan sisi kemanusiaan di masa pandemic ini. Kalau toh mereka merasa berhak apa tidak ada acara-cara persuasif yang bisa diterima semua pihak untuk penyelesaiannya,” katanya.

Anggota Komisi III itu menegaskan, jika lahan yang menjadi sumber konflik PTPN dengan petani Simalingkar dan Sei Mencirim tidak lebih dari 700 hektare. Luasan lahan itu tergolong sangat kecil dibandingkan dengan luas lahan yang dikelola oleh PTPN II. Luasan lahan yang dituntut petani kecil ini sangat tidak berarti dibandingkan dengan hak Kelola yang dinikmati banyak korporasi besar di negeri ini.

“Artinya kalau mau duduk bareng PTPN II dan petani saya rasa perselisihan ini akan bisa berakhir dengan win-win solution,” tandasnya.

Baca Juga

Tag: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA)

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Ferry Hidayat

Foto: FH

loading...
Kurs Rupiah
Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,956.98 3,917.50
British Pound GBP 1.00 19,218.70 19,023.06
China Yuan CNY 1.00 2,196.09 2,173.95
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,841.84 14,694.16
Dolar Australia AUD 1.00 10,856.81 10,741.43
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,915.08 1,896.00
Dolar Singapura SGD 1.00 10,939.66 10,826.82
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,586.10 17,406.70
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,597.15 3,557.91
Yen Jepang JPY 100.00 14,156.66 14,011.79
Ringkasan BEI
No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5059.223 20.822 707
2 Agriculture 1171.729 -22.067 24
3 Mining 1370.434 12.402 47
4 Basic Industry and Chemicals 724.951 10.929 80
5 Miscellanous Industry 866.535 -7.832 53
6 Consumer Goods 1884.335 4.638 60
7 Cons., Property & Real Estate 347.883 3.847 95
8 Infrastruc., Utility & Trans. 838.076 14.829 79
9 Finance 1093.794 -6.183 94
10 Trade & Service 636.535 12.642 175
No Code Prev Close Change %
1 DPUM 51 66 15 29.41
2 JMAS 133 172 39 29.32
3 AKSI 362 452 90 24.86
4 TFCO 330 412 82 24.85
5 JSKY 244 296 52 21.31
6 AIMS 141 170 29 20.57
7 SOHO 9,475 11,350 1,875 19.79
8 AMIN 228 270 42 18.42
9 ASBI 322 376 54 16.77
10 LRNA 131 150 19 14.50
No Code Prev Close Change %
1 ENZO 115 107 -8 -6.96
2 PCAR 320 298 -22 -6.88
3 ATIC 585 545 -40 -6.84
4 SSTM 468 436 -32 -6.84
5 SIPD 1,190 1,110 -80 -6.72
6 AALI 10,800 10,075 -725 -6.71
7 BEST 194 181 -13 -6.70
8 ROCK 1,570 1,465 -105 -6.69
9 DNAR 240 224 -16 -6.67
10 AISA 244 228 -16 -6.56
No Code Prev Close Change %
1 BBCA 28,775 28,150 -625 -2.17
2 BBRI 3,200 3,220 20 0.62
3 JSKY 244 296 52 21.31
4 ASRI 117 131 14 11.97
5 BEST 194 181 -13 -6.70
6 MEDC 420 430 10 2.38
7 TLKM 2,820 2,890 70 2.48
8 AISA 244 228 -16 -6.56
9 BBNI 4,720 4,740 20 0.42
10 MDKA 1,575 1,600 25 1.59