Brigjen Prasetyo Tidak Kerja Sendiri, Tapi...

Warta Ekonomi -

Divisi Propam Polri memeriksa Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Selain memeriksa Prasetyo, pihak Divisi Propam juga akan memeriksa anggota Polri lain yang diduga berkaitan dengan penerbitan surat jalan untuk buronan Djoko Tjandra.

"Tentunya tidak sendirian yang kaitannya dengan surat tersebut. (Pemeriksaan) masih berjalan," ujar kata Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di Kompleks Mabes Polri, Rabu, 15 Juli 2020.

Baca Juga: Patgulipat Jenderal Polisi, Demokrat Minta Prasetijo Dipecat!

Meski begitu, Argo tidak merinci siapa dan berapa jumlah anggota Polri yang diperiksa dalam hal ini. Polri menyebut surat jalan yang diterbitkan oleh Prasetyo adalah atas dasar inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo selaku pimpinan.

"Itu adalah inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan. Jadi, membuat sendiri," ujar Argo.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) melempar tudingan terkait dugaan penerbitan surat jalan terhadap buronan Djoko Tjandra.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menyebut berdasar data pihaknya diketahui surat jalan untuk Djoko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020.

Neta menyebutkan, surat itu ditandatangani Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Menurut Neta, Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri tak memiliki urgensi mengeluarkan surat jalan bagi seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan.

Maka itu, Neta mendesak Komisi III DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus guna mengusut dugaan adanya persengkongkolan melindungi Djoko Tjandra. Neta juga mendesak Brigjen Pol Prasetyo segera dicopot dari jabatannya.

"Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Lalu siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko Tjandra," ujar Neta.