Kredit Foto: Viva
Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan membuat mekanisme belajar jarak jauh secara permanen bagi para siswa sekolah mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kebijakan itu sepertinya akan menimbulkan semacam ketimpangan, khususnya bagi para siswa yang berada di sejumlah daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai.
"Jadi kebijakan itu sangat tidak efektif, apalagi bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena adanya perbedaan pada akses," kata Said di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: Nadiem Ketinggian Jadi Menteri, Pantasnya Jadi Dirjen Dulu
Said menekankan pola pembelajaran jarak jauh itu tentunya akan fokus pada kebutuhan para siswa akan penggunaan listrik serta teknologi yang memadai.
Padahal, nyatanya tidak semua kalangan siswa pelajar di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah 3T yang bisa dengan mudah mengakses listrik dan jangkauan teknologi seperti misalnya internet dan gawai yang mutlak dibutuhkan.
"Padahal, Pak Nadiem, sampai saat ini masih ada sekitar 17 persen daerah yang tidak teraliri listrik. Seperti misalnya di Sumenep, Madura, di mana ada 34 dari 287 desa yang belum dialiri listrik," ujar Said.
Karena itu, dari kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, Said berharap Menteri Nadiem Makarim dan Kemendikbud, bisa kembali melakukan kajian yang lebih komprehensif mengenai wacana belajar dari rumah secara permanen tersebut.
Terutama, dengan melihat kondisi masyarakat yang umumnya masih terdampak secara ekonomi, akibat diterpa oleh wabah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
"Jadi kebijakan apa yang kiranya akan diambil oleh Mendikbud, mari ditunjukkan sekarang. Karena kan orang itu biasanya diuji ketika wabah pandemi seperti ini," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
